AMBON, suaradamai.com – Pemerintah Kota Ambon tengah merancang skema insentif finansial bagi kecamatan, desa, negeri, maupun kelurahan yang berhasil menunjukkan kinerja unggul dalam percepatan penurunan angka stunting. Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Balaikota Ambon, Senin (16/11/2026).
Apel tersebut dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada wilayah‑wilayah yang telah berkomitmen menangani persoalan stunting. Dalam arahannya, Bodewin menegaskan bahwa penanganan stunting menjadi program prioritas nasional yang membutuhkan sinergi menyeluruh, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kota, hingga pemerintahan desa, negeri, dan kelurahan.
“Stunting bukan urusan satu dinas saja. Kita butuh keterlibatan semua lapisan pemerintahan agar target penurunan angka stunting di Kota Ambon dapat tercapai secara lebih maksimal,” ujar Bodewin.
Bodewin mengakui angka stunting di Kota Ambon sudah menunjukkan tren penurunan, meskipun laju penurunannya masih berjalan lambat. Oleh karena itu, ia mendorong konsolidasi kerja antar‑instansi serta memperkuat peran kader‑kader di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Tim Penggerak PKK Kota Ambon, para camat, raja‑raja negeri, kepala desa, lurah, kepala puskesmas, kader Posyandu, kader Bina Keluarga Balita (BKB), kader PKK, serta kader dasawisma. Ia menekankan bahwa penghargaan yang diterima kecamatan, desa, negeri, maupun kelurahan merupakan penghormatan bagi seluruh elemen masyarakat yang bekerja di wilayah tersebut, bukan hanya untuk pemimpin wilayah saja.
“Penghargaan yang diserahkan tadi bersifat simbolis, untuk mengakui kerja keras seluruh pihak di lapangan, mulai dari kepala puskesmas, kader Posyandu, kader BKB, kader PKK, dan semua unsur yang turun langsung melayani masyarakat,” jelas Bodewin.
Lebih lanjut, Pemkot Ambon sedang memasukkan usulan insentif ke dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Usulan yang dibahas yakni insentif sebesar Rp100 juta untuk kecamatan berprestasi, serta Rp50 juta bagi desa, negeri, dan kelurahan yang memenuhi kriteria kinerja penanganan stunting.
Bodewin menegaskan bahwa dana insentif tersebut nantinya harus dialokasikan kembali guna mendukung program percepatan penurunan stunting di masing‑masing wilayah melalui koordinasi bersama puskesmas dan kader‑kader lapangan.
“Kami berharap penghargaan dan insentif ini bukan sekadar apresiasi, melainkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Kota Ambon,” tutupnya.
Pemkot Ambon juga menekankan bahwa keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan serta partisipasi aktif masyarakat agar generasi muda Ambon dapat tumbuh dengan kualitas gizi yang lebih baik.
PENULIS/PEWARTA: CHINTIA SAMANGUN
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kota Ambon










