Ini merupakan yang pertama kali bagi Bakamla Zona Maritim Timur sebagai pelaksana latihan.
Ambon, suaradamai.com – Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengatakan ada ancaman kejahatan yang semakin berkembang di wilayah yurisdiksi Indonesia. Kondisi ini menuntut kesiapan personil Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk mengantisipasi dan mengatasinya secara cepat, tepat dan efisien.
Pernyataan Kepala Bakamla RI ini disampaikan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bakamla Zona Maritim Timur Laksamana Pertama Arif Sumartono, saat membuka kegiatan latihan operasi dan keselamatan laut di Pangkalan Armada Keamanan Laut Ambon, Senin (5/4/2021).
Kepala Bakamla RI menegaskan, keberhasilan suatu operasi keamanan dan keselamatan laut, harus didukung oleh kemampuan personel yang handal dan profesional. Sebab itu, demi meningkatkan kemampuan setiap personil maka dilakukan pelatihan selam dasar, pemberkasan perkara kapal tangkapan, latihan komunikasi taktis, dan latihan menembak di laut.
“Para peserta harus mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, sehingga menjadi personel Bakamla yang tangguh, profesional dan responsif, kapanpun diperlukan dengan ilmu dan kemampuan yang memadai,” tegas dia.
Usai upacara pembukaan, Kepala Bakamla Zona Maritim Timur Laksamana Pertama Arif Sumartono mengatakan, latihan ini merupakan yang pertama kali bagi Bakamla Zona Maritim Timur sebagai pelaksana kegiatan.
Latihan diikuti 57 personel, meliputi personel di kantor Bakamla Zona Maritim Timur, awak Kapal Negara (KN) dan Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Ambon, Tual, Merauke, Jayapura dan Kupang.
“Pelatihan dimulai sejak 5-22 April 2021. Untuk latihan dasar selam dilaksanakan pada 5-7 April di Desa Hitu, latihan pemberkasan perkara kapal tangkapan tanggal 7-9 April di Pangkalan Armada Keamanan Laut Ambon, komunikasi taktis tangkapan digelar tanggal 12-14 April dan latihan menembak pada tanggal 19-22 April di lapangan tembak Lantamal IX Ambon dan Laut Banda,” jelas Arif.
Ia menambahkan, Bakamla Zona Maritim Timur membawahi lima Provinsi, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Dari data yang dimiliki, lanjut Arif, kasus yang paling rawan di wilayah zona timur saat ini antara lain kecelakaan laut, illegal fishing, dan penangkapan ikan dengan cara yang merusak (destructive fishing).
Editor: Labes Remetwa