Ambon, Suaradamai.com – Pemerintah Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Swissbelhotel, Kamis (16/11/2023).
Ada pun tema yang diambil yakni Memperkuat Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahana Pangan Maluku yang Berkelanjutan
Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan Sekretaris Daerah Sadli le, mengatakan kondisi inflasi Maluku pada Oktober 2023 tercatat 0,3 (mtm) persen lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 0,17 persen(mtm), dibandingkan September 2023 0,27 (mtm).
Secara year on year (y-on-y) inflasi Maluku pada Oktober 2023 sebesar 3,60 persen lebih tinggi dari inflasi nasional 2,56 persen dibandingkan bulan September tercatat 3,10 persen (y-on-y).
“Artinya kondisi inflasi ini kami bisa terjaga dengan baik, tapi tahun depan itu ada satu daerah tambahan yakni Malteng menjadi Indeks Harga Konsumen (IHK) jadi Maluku akan ada tiga kota yakni Ambon, Tual dan tambahan Malteng. Oleh karena itu, ini butuh keseriusan kita untuk menjaga kondisi inflasi agar tetap terjaga, sehingga lebih banyak dilakukan implementasi tidak lagi berteori jadi praktek yang harus kita dorong,” ungkapnya.
Pasalnya, ditahun 2024 ada beberapa perhatian yang menjadi konsen Pemrov yakni pastikan APBD cukup untuk menjamin keberadaan stok menjelang hari-hari besar keagamaan, subsidi langsung harga dipasar dan aktif melakukan pemantauan serta evaluasi terkait dengan harga pasar.
“Yang paling penting lagi kita masing-masing kabupaten membuat neraca pangan agar mengetahui kondisi bahan pokok pangan kita, jalur-jalur distribusi aman terutama menjelang pergantian pancaroba,”ucapnya.
Oleh karena itu, jika hal itu dilakukan maka inflasi di Maluku dapat terkendali serta pertumbuhan ekonomi bisa naik yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Dijelaskan, ada pun komoditas yang menyebabkan inflasi pada bulan Oktober pada transportasi.
“Melalui rapat ini saya memintakan kepada TPID Maluku dan kabupaten Kota untuk proaktif dalam menjaga pasokan distribusi harga bahan pokok menjelang Natal dan tahun baru, serta gelakkan pasar murah dan operasi pasar harus tetap dilakukan,” ucapnya.
Sementara itu, Laporan Panitia Jais Ely, mengatakan, maksud dilakukan rapat ini adalah melaksanakan koordinasi dalam rangka memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga pangan menjelang HBKN Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024.
“Tujuan dari rapat ini adalah terwujudnya sinergitas kebijakan, terdepan dan terumuskan langkah-langkag konkrit dalam rangka pengendalian inflasi menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru,” terangnya.
