Atapari Paparkan UU Desa dan Permendagri 52, Saat Reses Di Negeri lha

“Dari situ saya coba jelaskan posisi apa keuntungan dan kerugian dari Negeri Adat dan Desa, terutama terkait dengan penyelenggara Pemerintahan Adat, peradilan Adat dan hak perlindungan atas tanah petuanan atau tanah ulayat,” ujar Mantan Advokat ini.


Ambon, Suaradamai.com – Legislator Maluku dapil V Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Samson Atapary dalam agenda reses masa sidang III menyambangi beberapa negeri dan desa di SBB, salah satu di antaranya  Negeri Iha Kecamatan Huamual Kabupaten SBB.

Saat menggelar reses di Negeri Iha, Attapary di minta khusus oleh Raja Negeri Iha dan jajarannya juga lembaga adat, untuk dapat memsosialisasikan atau menyampaikan materi tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 tahun 2014  tentang kesatuan masyarakat hukum adat.

Demikian diakui Samson Attapary dalam siaran pers yang diterima media ini, Jumat (16/9/2022)

Menurut Politisi PDI- Perjuangan Maluku Itu, masyarakat ingin mengetahui bagaimana Negeri Adat dan Desa.

Apa dampak dari Negeri-Negeri Adat yang tidak melaksanakan Pemerintahan Adat , kaitan dengan UU No 6  tahun 2014 tentang Desa.

“Dari situ saya coba jelaskan posisi apa keuntungan dan kerugian dari Negeri Adat dan Desa, terutama terkait dengan penyelenggara Pemerintahan Adat, peradilan Adat dan hak perlindungan atas tanah petuanan atau tanah ulayat,” ujar Mantan Advokat ini.

Menurutnya, Permintaan ini sebenarnya merespon kebijakan Pejabat Bupati Kabupaten SBB dan Dinas Pemerintahan Desa yang ingin melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tahap III, namun tanpa melaksanakan yang namanya penerapan Negeri Adat di SBB.  

Sehingga mereka khawatir pada saat mengikuti Pilkades tahap III, Pemda SBB  hanya menyediakan instrumen hukum dengan Peraturan Daerah, maka mereka merasa hak-hak mereka sebagai Negeri Adat itu tidak terjamin.

Karena di Negeri Iha sejak dulu proses penentuan Raja itu dengan mekanisme adat, dan tidak lewat pemilihan one man  one vote (satu orang satu suara) sesuai dengan apa yang di inginkan oleh Pemda SBB pada saat Pilkades yang hanya menggunakan rujukan Perda Desa dan tanpa rujukan Perda Negeri.

Sebut Atapary, untuk itu di iha sendiri hanya melakukan satu kali Pemilihan, kalau itu terjadi maka kearifan lokal dan tatanan kebiasaan adat akan terancam terdegradasi.

“Sehingga dari situ saya coba menjelaskan tentang posisi UU No 6 tahun 2014 dan Permendagri  No 52 tahun 2014, dan pendekatan hukum adat lainnya,” Tutup Ketua komisi IV DPRD Maluku tersebut.


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU

error: Konten dilindungi!