Rini yang yatim piatu tidak masuk sekolah karena belum melunasi kostum.
Langgur, suaradamai.com – Seorang Siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8, Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara sejak Senin (9/3/20) tidak dapat masuk sekolah dan mengikuti pelajaran. Pasalnya siswi ini belum melunasi biaya kostum olahraga yang dijual pihak sekolah.
Kebijakan tersebut bukan hanya bagi siswi yang ditemui awak media ini di kediamannya, tetapi juga siswa-siswi lain.
“Waktu apel hari Sabtu itu, Ibu Guru umumkan lewat toa untuk siswa-siswi kase lunas uang kostum. Kalau seng (tidak) kase lunas, hari Senin jang masuk sekolah,” ungkap siswi tersebut.
Atas pengumuman itu, Rini – nama samaran – lantas memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah karena takut diusir.
“Ada Beta (saya) pung teman-teman lain juga om (wartawan) yang seng pi (tidak pergi) sekolah karena belum bayar kostum,” katanya.
Selain itu, Rini yang yatim piatu itu mengaku dirinya belum bisa melunasi kostum tersebut lantaran tidak ada biaya.
Terpisah, pihak sekolah saat dikonfirmasi membantah adanya kebijakan sebagaimana diutarakan Rini.
Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kei Kecil Timur Sugain N. Leisubun menyatakan, kebijakan itu tidaklah benar. Menurutnya, sepanjang dirinya memimpin sekolah itu, tidak pernah melarang siswa ke sekolah karena menunggak biaya pakaian ataupun iuran lainnya.
“Tidak benar bahwa bila siswa terlambat bayar uang kostum dikenai ganjaran. Tidak benar karena selama ini tidak pernah sekolah punya arahan seperti itu,” tegasnya kepada awak media saat dihubungi melalui telepon seluler milik Wakil Kepala Sekolah.
Leisubun mengaku, apabila ada kebijakan seperti itu, maka bukan datang dari dirinya. Melainkan dari oknum guru penanggung jawab pengadaan pakaian sekolah itu sendiri.
“Bahasa seperti itu keluar tanpa sepengetahuan saya. Saya baru tahu saat diberitahu Wakasek. Sebenarnya juga, bahasa itu tidak dari sekolah tetapi dari pribadi guru itu sendiri, karena mungkin saja itu dari tahun lalu dan kelamaan, jadi guru yang bersangkutan mengeluarkan bahasa seperti itu,” terangnya.
“Apabila ada keluhan begitu maka akan kami tindak lanjuti dan membuat surat kepada orang tua murid untuk bertanggung jawab,” imbuhnya.
Selain itu, Leisubun menyatakan, dirinya bersedia mengucurkan dana BOS untuk membiayai tunggakan siswa-siswi yang tidak mampu.
“Kalau memang ada orang tua yang merasa tidak mampu, maka saya akan mengambil jalan keluar dengan mungkin akan menggunakan dana BOS untuk menutupi kekurangan yang ada,” kata Leisubun.
Sementara itu, Bendahara Pengeluaran Barang Rugaya Assagaf – yang bertanggungjawab terhadap kostum sekolah – juga membantah adanya kebijakan pelarangan masuk sekolah bagi siswa-siswi yang belum melunasi biaya kostum.
“Bahasa bahwa siswa yang tidak bayar uang kostum dan tidak boleh ke sekolah itu tidak benar. Tetapi kalau hanya bahasa untuk minta tolong bayar, iya” kilahnya.
Asaggaf mengaku, kebijakan yang ia sampaikan dalam pengumuman hanya sekadar mau mempercepat orangtua siswa agar segera melunasi tunggakan.
“Kalau terkait kemarin memang kan maksudnya, kan ini, itu kan, itu yang berhubungan dengan anggaran pribadi, sebagai perpanjangan tangan dari sekolah untuk mengelola pakaian itu,” ucapnya.
“Jadi tunggakannya sudah terlalu lama, ya mungkin dengan bahasa itu kami buat saja supaya mereka bisa melunasi tunggakan pakaian yang ada, karena pakaian itu tidak dihandel oleh sekolah, namun kami pribadi,” tukasnya.
Assagaf menambahkan, kebijakan yang dibuat oleh sekolah – tanpa menyebutkan kebijakan apa – telah disepakati bersama antara orang tua dan pihak sekolah melalui rapat ketika siswa baru pertama kali menginjakkan kaki di sekolah tersebut.
“Kemarin juga untuk tunggakan siswa tersebut, saya sudah mengirim nota kepada orang tua siswa untuk dapat melunasi biaya,” tuturnya. (gerryngamel/labesremetwa)