Biro Kesra Maluku Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Ketenagakerjaan di Kota Tual

Dari Biro Kesra Maluku, Fristina menjelaskan tentang fungsi kartu kuning hingga hak dan kewajiban tenaga kerja.


Tual, suaradamai.com – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Biro Kesejahteraan Sosial (Kesra) melakukan sosialisasi terkait peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan tahun 2020 di Kota Tual.

Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Walikota Tual, Rabu (11/11/2020) pukul 09.00 WIT tadi, dihadiri Asisten II Setda Kota Tual, staf ahli, dan Kabag Kesra Kota Tual.

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara Pemprov Maluku dan Pemkot Tual, mendapatkan masukkan terkait kendala di bidang ketenagakerjaan, dan untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan secara efektif, terarah dan sistematis.

Mewakili Wali Kota Tual, Assisten II Bidang Perekonomi dan Pembangunan Jamaludin Rahareng membawakan sambutan sekaligus membuka kegiatan tersebut secara resmi.

Selanjutnya, Kabag Sosial Kemasyarakatan Biro Kesra Setda Provinsi Maluku Fristina Susiati memaparkan materi sosialisasi kepada kurang lebih 40 peserta.

Adapun garis besar yang dipaparkan Fristina di antaranya berkaitan dengan tenaga kerja, termasuk fungsi Kartu Kuning. Fristina menjelaskan, fungsi dari kartu kuning sangatlah penting sebagai bank data pekerja, dikarenakan melalui kartu tersebut dapat mengetahui jumlah pekerja, skill, serta kemampuan dari pemegang kartu tersebut untuk mempermudah dalam hal penempatan posisi ataupun permintaan posisi dari pemerintah maupun perusahaan. Kartu kuning juga penting bagi tenaga kerja untuk mengurus jaminan ketenagakerjaan.

Fristina juga menjelaskan terkait hak dan kewajiban tenaga kerja di antaranya hak karyawan atas waktu kerja, hak menjadi anggota serikat kerja, hak jaminan sosial, hak menerima upah yang baik, pembatasan waktu kerja, dan hak pembuatan janji kerja. “Untuk kewajiban hanya 3 yakni harus taat, menjaga kerahasiaan, dan loyal. Terkait waktu kerja itu 40 jam, jika 5 hari kerja maka sehari 8 jam, dan jika 6 hari kerja 7 jam,” jelas Fristina.

Kegiatan terbagi jadi dua sesi yakni sosialiasi dan diskusi antara narasumber dan peserta. Pada sesi diskusi peserta lebih menyorot upah pekerja dan proses jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Editor: Labes Remetwa


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU