Bupati Malra Harap Peserta Ujian SKD PBJ Lulus Memuaskan

pemahaman yang benar soal pengadaan barang/jasa diperlukan agar proses pelelangan di Malra dapat berlangsung dengan lebih cepat, akurat dan transparan


Langgur, suaradamai.com – Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun harap peserta Ujian Sertifikasi Keahlian Dasar (SKD) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah mendapatkan hasil yang memuaskan.

Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan SDA Setda Maluku Tenggara Ir. Zainal Arifin Rahayaan saat membacakan sambutan Bupati pada pembukaan kegiatan Workshop Pelaksanaan Kontrak PBJ, Sosialisasi LPS dan Pengaduan, Refreshment Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Aula Kantor Bupati Malra, Kamis (3/6/2021).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 3-5 Juni 2021 dan akan ditutup dengan Ujian Sertifikasi Keahlian Dasar PBJ. Ujian tersebut akan diikuti pelaku-pelaku pengadaan barang/jasa dalam lingkup Pemda Malra.

Giat yang dilaksanakan oleh Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Maluku Tenggara itu bertujuan untuk mendukung pelaksanaan modernisasi pengadaan yang simpel, efisien, akuntabel dan tepat waktu. 

“Saat ini, banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat di daerah dan merupakan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu dipandang perlu diberikan pemahaman yang benar sesuai aturan yang berlaku,” kata Hanubun dalam sambutannya.

Lanjut Hanubun, pemahaman yang benar soal pengadaan barang/jasa diperlukan agar proses pelelangan di Malra dapat berlangsung dengan lebih cepat, akurat dan transparan, serta didukung dengan aplikasi yang telah terinterkoneksi langsung dengan RKA atau e-SIMDA.

“Telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, membawa perubahan secara fundamental yang perlu dipelajari dan diketahui para pengelola pengadaan,” kata Hanubun.

Dia menambahkan, beberapa hal utama yang berubah seperti pelaku pengadaan, keberpihakan pemerintah dalam mendukung produk usaha mikro kecil dan koperasi, penggunaan produk dalam negeri, kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan, serta ketentuan lainnya perlu dipahami secara lebih komprehensif.

Hanubun berharap, semua peserta  dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut dengan saksama.

“Insya Allah semuanya lulus memuaskan dan hasilnya dapat diterapkan di lingkup kerjanya masing masing,” tutup Hanubun.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU