Bupati Malra: KKN Implementasi Tri Dharma Pergurruan Tinggi

Ikuti suaradamai.com dispot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Langgur, Suaradamai.com – Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun menyatakan, pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Hanubun dalam sambutannya yang dibacakan Sekda setempat A. Yani Rahawarin, disela-sela kegiatan Penerimaan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata-Kerja Sosial (KKN-KS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Tahun Akademik 2022/2023 di Langgur, Senin (4/11/2022).

Bupati Hanubun menambahkan, pelaksanaan KKN juga merupakan wujud dari transfer pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh oleh setiap mahasiswa dalam beberapa semester lalu, kedalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam berbagai perspektif, terkadang seperangkat pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku perguruan tinggi, tidak ditemui dalam praktek di lapangan. Begitupun sebaliknya.

Menurut Bupati, inilah yang menjadi tantangan mahasiswa untuk secara proaktif mengkombinasikan pandangan teoritis dan fakta empirik, dimana keduanya saling melengkapi dan memboboti dalam khazanah keilmuan.

Bagi pemerintah daerah (Pemda), lanjut Bupati, pelaksanaan KKN ini memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dalam upaya mendorong akselerasi pembangunan yang saat ini terus digalakan.

Berbagai agenda dan kebijakan Pemda tidak akan mencapai hasil yang maksimal bilamana tidak dibarengi dengan kerjasama dan komitmen semua pihak termasuk kontribusi peserta KKN-KS IAIN Ambon.

Bupati mengungkapkan, permasalahan di Malra saat ini adalah tentang kemiskinan, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur dan konektivitas.

“Semoga berbagai program dan agenda kegiatan pada pelaksanaan KKN-KS IAIN dapat berkontribusi positif terhadap penyelesaian permasalahan dimaksud,” ujar Bupati.

Diketahui, lokus dari pelaksanaan KKN-KS ini secara garis besarnya adalah masyarakat pada level Ohoi (Desa). Dalam konteks tata kelola pemerintahan pasca disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa/Ohoi di kabupaten Malra saat ini diberikan kewenangan yang besar untuk mengelola keuangannya sendiri.

Disatu sisi, kebijakan ini mendorong akselerasi pembangunan desa/ohoi yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Namun disisi lain, mengalami kendala pada kesiapan perangkat ohoi dalam melaksanakan pengelolaan dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan ketentuan yang berlaku.

Bupati berharap, disamping melaksanakan program dan agenda yang telah disiapkan, mahasiswa KKN-KS IAIN Ambon dapat berpartisipasi aktif guna melakukan pendampingan kepada perangkat ohoi, baik dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi keuangan desa sehingga program pembangunan ohoi dapat berjalan efektif serta tepat sasaran.

“Saya sanat mengharapkan selama KKN-KS berlangsung, rekan-rekan mahasiswa senantiasa menjaga kekompakan dan kerjasama yang baik. Dan yang paling utama, saudara-saudara dapat menempatkan diri sebagai agen pembaharu dan cendekiawan,” pungkas Bupati.


Baca juga:

Ikuti suaradamai.com dispot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ronald Tethool

Sosok inspiratif yang berhasil memajukan pariwisata Ngurbloat, Kepulauan Kei, Maluku.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU