Dialog Evaluasi 18 Tahun Pemekaran SBB dan SBT: Antara Impian dan Kenyataan

Dialog ini menghadirkan Ketua Syarikat Islam (SI) Maluku Husen Rumain, Pengamat Pembangunan M. Noer Payapo, Pakar Hukum Tata Negara Nasaruddin Umar dan Aktivis Perempuan N. Ningsih. B Silehu.


Ambon, suaradamai.com – Salah satu tujuan pelaksanaan pemekaran suatu wilayah menjadi kabupaten, adalah agar masyarakat lebih terlayani serta memberdayakan putra-putri daerah setempat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah melibatkan masyarakat di berbagai program kerja untuk membangun daerah.

Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Seram Bagian Timur (SBT) yang telah mekar dari Kabupaten Maluku Tengah sejak 18 tahun lalu, belum berkembang secara optimal, baik di bidang infrastruktur, telekomunikasi, transportasi, pendidikan, kesehatan, perekonomian termasuk pengembangan sumber daya manusia dan tata kelola birokrasi pemerintahan.

Pernyataan-pernyataan di atas merupakan pemantik dialog tentang Evaluasi 18 Tahun Pemekaran Kabupaten SBT dan SBB yang diselenggarakan Syarikat Islam (SI) Wilayah Provinsi Maluku. Dialog bertemakan Antara Impian dan Kenyataan itu dilaksanakan di Caffe Philosofia, Jumat malam (7/1/2022).

Dialog ini menghadirkan Ketua Syarikat Islam (SI) Maluku Husen Rumain, Pengamat Pembangunan M. Noer Payapo, Pakar Hukum Tata Negara Nasaruddin Umar dan Aktivis Perempuan N. Ningsih. B Silehu.

Ketua Syarikat Islam (SI) Maluku Husen Rumain menerangkan, Kabupaten SBB dan SBT telah melalui begitu banyak proses pembangunan dan pembangunan tersebut tidaklah gratis alias memburu biaya besar. Di sisi lain, banyak tokoh pemekaran telah tutup usia.

“18 tahun kita menjadi kabupaten, pernah kah kita evaluasi tentang capaian terakhir kabupaten kita. Tidak pernah, karena menganggap kita yang terbaik, dan kita tidak punya parameter yang cukup,” kata Rumain.

Menurut dia, target capaian pada sebuah kabupaten haruslah terukur. Salah satu capaian tersebut adalah pemerataan sumber daya manusia sesuai spesifikasi keahlian. Bukan sebaliknya, malah diukur melalui kerabat, keluarga, teman atau unsur suka tidak suka. Dan opsi kedua inilah yang menyebabkan terjadinya kendala pada proses pembangunan daerah.

“Bagaimana daerah ini maju, bila birokrasi pemerintahannya hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Ini yang menjadi masalah sebuah kabupaten tidak maju (berkembang). Misalnya Ibu Kota Kabupaten yakni Kota Piru. Masih banyak Sapi dan kotorannya. Apakah ini yang dinamakan maju,” tutur Rumain.

Di tempat yang sama, Pakar Hukum Tata Negara Nasaruddin Umar mengajak agar jangan menyalahkan atau melibatkan pemerintah pusat perihal maju tidaknya sebuah kabupaten. Pemerintah daerah, kata dia, harus melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD tentang capaian program kerja secara rutin melalui agenda rapat bersama mitra kerja. Dengan begitu, perkembangan kabupaten bisa diketahui secara valid.

Apalagi saat ini, sambung Umar, dengan adanya anggaran Dana Desa (DD) yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah (Desa) tiap tahunnya, dapat memudahkan Pemda untuk membangun daerahnya.

“Jumlah APBD kita di Maluku baru Rp1 triliun lebih. Beda dengan daerah lain. Untuk itu, DD harus dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk membangun pembangunan desa yang terukur,” kata Umar.

Sementara itu, Pengamat Pembangunan M. Noer Payapo menambahkan, Kabupaten SBB menginginkan adanya komitmen dari seluruh kalangan di kedua kabupaten tentang cita-cita para tokoh pemekaran. Mengingat, sejak dimekarkan pada 18 Desember 2003 silam, masyarakat SBB dan SBT telah memiliki APBD sendiri.

“Sering yang menjadi problem, ketika pergantian satu rezim akan berantas sistem dari rezim sebelumnya demi kepentingan politik. Ini yang berseberangan dengan apa yang dicita-citakan para pejuang pemekaran terdahulu yang kebanyakan sudah meninggal dunia. Untuk itu, sebagai generasi muda harus melanjutkan perjuangan itu dengan memberikan yang terbaik membangun daerah ke depan,” tutur dia.

“Sebagai warga SBB, kami berharap ada pembangunan yang ideal demi kesejahteraan rakyat yang dirancang secara terstruktur dan sistematis. Jika ini dilakukan dengan baik maka sudah pasti menyentuh kebutuhan ril di masyarakat,” tutup Payapo.

Sedangkan Aktivis Perempuan N. Ningsih. B Silehu, mengajak perempuan-perempuan di SBB dan SBT berpikir maju. Jika hanya berfikir instan, kata Ningsih, maka daerah tidak akan berkembang. Maka perlu adanya penyiapan SDM yang baik.

“Wajib bagi anak muda untuk melakukan satu perubahan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Jangan terlalu berfikir instan, harus ada upaya. Salah satunya membangun lapangan kerja. Untuk wanita juga demikian. Kita harus bersaing dengan pria dari segi manapun, apalagi di bidang politik,” ajak Ningsi.

Editor: Labes Remetwa


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU