“Pemilu adalah pesta. Tetapi kalau pesta disertakan dengan kertak gigi, itu bukan pesta,” Rudi Fofid dalam diskusi publik Politik Bermartabat di Kota Tual, Selasa (10/10/203).
Tual, suaradamai.com – Aliansi Aktivis Nusantara menggelar diskusi publik bertemakan “Politik Bermartabat” dengan sub tema: agama, budaya, dan politik. Kegiatan dilaksanakan di Rumah Adat Taman Kota, Tual, Maluku, Selasa (10/10/2023).
Diskusi publik itu menghadirkan narasumber dua tokoh agama yakni Ketua MUI Tual Hi. Ahmad Kabalmay dan Ketua Klasis GPM Pulau-Pulau Kei Kecil dan Kota Tual Pdt. Irene Koljaan. Selain itu, juga menghadirkan Jurnalis dan Sastrawan Rudi Fofid, dan Wasekjend DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Karen Pooroe.
Kegatan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu dihadiri Organisasi Kepemudaan (OKP Cipayung, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan komponen mahasiswa.
Kegiatan diawali dengan paparan oleh para narasumber, kemudian diskusi. Dalam diskusi, peserta sangat antusias. Mereka masih menyampaikan pertanyaan dalam waktu diskusi yang terbatas. Mereka juga meminta agar kegiatan diskusi selanjutnya melibatkan penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
Sementara itu, dua narasumber yang adalah tokoh agama, juga mengapresiasi penyelenggaraan diskusi ini, sekaligus menyampaikan kekecewaan karena kegiatan yang dinilai sangat baik ini masih belum diminati oleh banyak pemuda. Itu tampak dari kehadiran peserta yang hanya berjumlah 30an orang. Bagi mereka, diskusi seperti ini sangat penting untuk menciptakan iklim demokrasi yang baik dan politik yang bermartabat.
Baik Pdt. Irene Koljaan dan Hi. Ahmad Kabalmay diberikan dua pertanyaan oleh panitia sebagai pemantik diskusi. Pertanyaan tersebut yakni apa pendapat Anda tentang politisasi agama di Indonesia secara khusus di Kei? dan bagaimana seharusnya umat beragama mengahadapi praktek politisasi agama?
Dalam paparannya, Pdt. Irene Koljaan menegaskan bahwa politik itu sesungguhnya baik. Karena sesuai dengan tujuannya, politik itu untuk mensejahterakan masyarakat. Hanya dalam pelaksanannya, tergantung kepada para pihak yang terlibat dalam politik.
Menurut Koljaan, dalam praktek politik di Indonesia atau di Kepulauan Kei, masih ada praktek politisasi agama. Hal itu tidak bisa dilepaspisahkan dari masyarakat karena melekat identitas masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan inilah, atau juga disebut politik identitas, sering salah digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraih kekuasaan.
“Hingga kini orang masih dipengaruhi politik identitas,” kata Koljaan.
Sebab itu, ia berharap, para pemuda harus berada di garda terdepan untuk melawan politik identitas yang menyesatkan. Sebab menurut dia, apapun latar belakang seseorang, jika ia pantas, maka harusnya mendapat kepercayaan publik.
“Mau agama apapun, kalau punya komitmen untuk bangun daerah, kita pilih dia,” tegas Koljaan.
Koljaan pun mengajak pemuda untuk berpikir kritis. Sebab dengan mempertanyakan banyak hal, pemuda bisa menentukan pilihan yang bijak.
Senada dengan Koljaan, Ketua MUI Tual yang juga adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tual Hi. Ahmad Kabalmay juga setuju dengan masih adanya politisasi agama.
Menurut Kabalmay, kehidupan masyarakat Kota Tual hari ini sangat majemuk. Selain ada perbedaan agama, di Kota Tual juga didiami oleh penduduk yang berasal dari berbagai daerah, suku. Inilah yang menjadi sumber politik identitas hingga politisasi agama.
Kabalmay menegaskan, politisasi agama itu lahir karena fanatisme sempit seseorang atau sekelompok orang, yang mengajak orang-orang yang seiman untuk hanya memilih figur dari kelompok agamanya saja. Apalagi, lanjut Kabalmay, kalau dipengaruhi dengan ayat-ayat Kitab Suci yang tidak sesuai konteks, bisa melahirkan fanatisme yang sempit.
Kabalmay menegaskan bahwa Indonesia adalah negara pancasila. Dalam ideologi ini, setiap orang punya hak untuk bebas memilih tanpa dibatasi oleh fanatisme sempit yang menyesatkan.
“Kita berharap politik kita bermartabat,” ujar Kabalmay seraya mengajak pemuda untuk turut berpartisipasi aktif melawan politisasi agama.
Ia pun menyoroti kondisi Kota Tual dalam konteks toleransi umat beragama. Menurut Kabalmay, Kota Tual hari ini tidak bisa berbangga dengan prestasi tahun 2017 silam, yang menyatakan bahwa Tual termasuk lima kota di Indonesia yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi.
Laporan Setara Institute pada waktu itu membuat bangga Kota Tual dan masyarakat Kepulauan Kei pada umumnya. Sayangnya, lanjut Kabalmay, lembaga yang sama juga menempatkan Kota Tual di urutan 40an per hari ini. Itu disebabkan karena dampak dari sejumlah konflik yang terjadi akhir-akhir ini.
Kabalmay berharap, pemuda juga turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan hanya karena untuk mau menaikkan peringkat toleransi di Tual. Tetapi benar-benar untuk menjaga kerukunan, melahirkan demokrasi yang sehat, dan tentunya politik bermartabat pada Pemilu 2024 mendatang.
Jurnalis, Sastrawan, dan Budayawan Rudi Fofid sepakat dengan dua narasumber sebelumnya. Menurut Rudi, kedua tokoh agama itu sudah menyampaikan inti-inti dalam diskusi itu. Sehingga ia hanya menambahkan “bumbu-rampa” untuk menguatkan inti yang sudah dipaparkan.
Sesuai dengan tema, Rudi memaparkan materi dari sisi budaya. Menurut Rudi, politik dan kebudayaan bukan dua ruangan berbeda, bukan lantai satu dan lantai dua. Apa yang ada di politik, ada di budaya.
“Politik dan kebudayaan tidak bisa dilepaspisahkan, karena kita makhluk politik dan makhluk kebudayaan, makhuk komunikasi,” jelas Rudi.
Rudi menambahkan, apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah produk politik. Ia mencontohkan, kebijakan wajib belajar sembilan tahun, atau adanya pembangunan sekolah-sekolah untuk mencerdaskan anak bangsa, itu merupakan produk dari politik.
Sebab itu, Rudi mengajak anak muda agar terlibat dalam politik. “Sudah saatnya anak muda berpolitik,” kata dia. Keterlibatan anak muda dalam politik, bukan hanya semata-mata ikut politik praktis seperti mencalonkan diri sebagai anggota legisatif dan eksekutif, tetapi turut hadir dalam pembahasan anggaran APBD di DPRD, misalnya. Sebab, keputusan yang diambil di DPRD juga menentukan nasib masyarakat.
Dalam konteks mewujudkan politik bermartabat, Rudi juga mengajak pemuda untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat. “Pilkada atau Pemilu adalah pesta. Tetapi kalau pesta disertakan dengan kertak gigi, itu bukan pesta,” tegas Rudi.
Untuk itu, ia juga mengajak pemuda untuk berpikir kritis. Pemuda harus menggugah informasi. Sehingga dalam bidang apapun, kita punya filter yang kuat. Dalam menerima informasi, pemuda harus melontarkan pertanyaan-pertanyaan: apakah ini benar atau salah? Selanjutnya apakah ini baik atau buruk? Kemudian apakah ini pantas atau tidak pantas?
“Benar atau salah, itu kaitan dengan hukum. Baik atau buruk itu soal moralitas, Kemudian menentukan pantas atau tidak pantas,” kata Rudi menjelaskan cara memfilter informasi atau berpikir kritis.
Penjelasan tentang keterlibatan pemuda dalam politik seperti yang diharapkan Pdt. Koljaan, Hi. Kabalmay, dan Rudi Fofid, juga ditambahkan oleh Wasekjen DPP PSI Karen Porooe.
Cucu Bupati ketiga Kabupaten Maluku Tenggara itu mengatakan pilihannya masuk dunia politik karena dilandasi keresahannya terhadap penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.
Karen tidak malu-malu mengungkap dirinya juga adalah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagai kader PSI dan juga Komnas Perempuan, Karen turut mengawal lahirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Karen hingga kini akif menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Keterlibatannya mengawal UU TPKS adalah bukti peran pemuda dalam dunia politik. Sebab itu, ia juga mengajak pemuda untuk terlibat aktif dalam politik karena politik mengatur nasib hidup masyarakat.
“Sudah saatnya anak-anak muda menjadi subjek politik yang aktif. Bukan objek politik yang pasif,” kata Karen menekankan pemuda tidak boleh dimanfaatkan hanya untuk didapatkan suaranya saat Pemilu.
Editor: Labes Remetwa