Pemda Tual dan Malra belum menginginkan kapal maupun pesawat masuk Pelabuhan Yos Sudarso Tual dan Bandara Karel Sadsuitubun Langgur.
Langgur, suaradamai.com – Sejak awal DPRD dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sudah memikirkan bantuan bagi mahasiswa yang ada di perantauan.
Kedua pihak terhambat dalam mengambil keputusan karena banyaknya regulasi yang turun dari pusat. Terakhir adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 yang terbit pada April lalu. DPRD dan Pemda harus melakukan penyesuaian terhadap aturan-aturan tersebut.
Berjalan kira-kira satu bulan, upaya pergeseran anggaran yang dilakukan Pemda hampir selesai.
“Masih ada sejumlah miliar dana yang harus digeser,” kata Wakil Ketua DPRD Malra Johanis Bosko Rahawarin meniru jawaban Sekda Malra – juga merupakan koordinator TAPD – saat rapat di gedung wakil rakyat belum lama ini.
“Pemerintah daerah diberi kuasa penuh untuk melakukan pergeseran anggaran. DPRD hanya menerima laporan (pemberitahuan),” imbuh Bosko.
Bosko menambahkan, jumlah anggaran yang akan digeser untuk penanganan Covid-19 lebih dari Rp 30 M. Diharapkan dana ini juga dapat mengakomodir kebutuhan mahasiswa asal Maluku Tenggara di perantauan.
Kabar baiknya, Bupati Maluku Tenggara, menurut Bosko, merespon baik aspirasi mahasiswa yang disampaikan saat orang nomor satu Malra itu bertemu dengan sejumlah organisasi mahasiswa di Kantor Bupati Malra pada Rabu (13/5/2020) lalu.
Sehari sebelumnya, para mahasiswa tersebut juga menyampaikan aspirasi kepada DPRD yang selanjutnya Wakil Rakyat menindaklanjuti dengan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Selasa malam (12/5/2020) pukul 22.00 WIT.
Rapat malam itu membahas percepatan pergeseran anggaran dan menyampaikan aspirasi mahasiswa.
Bupati, kata Bosko, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk membantu melakukan pendataan mahasiswa yang kuliah di luar daerah berdasarkan kampus.
Langkah ini dinilai baik. DPRD akan terus mengawal upaya penyaluran bantuan yang dilakukan Pemda bagi mahasiswa.
“Prinsipnya kami (DPRD) menitikberatkan bahwa adik-adik mahasiswa menjadi prioritas,” tandas Bosko.
Bosko mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah sekaligus mengingatkan untuk hati-hati menggunakan dana agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bosko berharap masyarakat khususnya mahasiswa kiranya patuh terhadap anjuran pemerintah. Khususnya mahasiswa, diharapkan mempercepat proses pendataan supaya ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“DPRD akan terus mendorong (untuk membantu mahasiswa) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah… karena pemerintah sudah memberikan jaminan, kita akan terus mengawal, berkomunikasi sebagai mitra,” kata Bosko ketika ditanya terkait bantuan lanjutan manakala pandemi ini berlangsung lama.
Untuk diketahui, Pemerintah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara belum menginginkan kapal maupun pesawat masuk Pelabuhan Yos Sudarso Tual dan Bandara Karel Sadsuitubun Langgur. Ini semata-mata untuk mencegah penyebaran virus corona di Kei.
Editor: Labes Remetwa
DPRD mengapresiasi sekaligus mendukung langkah yang diambil mahasiswa dan juga Pemkab Malra.