Dukung Pemerintahan Manibuy-Lingara, Pemuda Tujuh Suku Bentuk Forum Pengawal Pembangunan

FORTUSPPE hadir untuk mengawal pemerintahan Bupati Yohanis Manibuy dan Wakil Bupati Joko Lingara. Mereka bakal fokus pada tiga bidang pembangunan.


Bintuni, suaradamai.com – Tokoh Pemuda Tujuh Suku Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, mendukung penuh pemerintahan Bupati Yohanis Manibuy dan Wakil Bupati Joko Lingara.

Sebagai bentuk dukungan nyata, mereka membentuk sebuah wadah yang disebut dengan Forum Tujuh Suku Pengawal Pembangunan atau FORTUSPPE.

Forum ini bertujuan untuk mengawal pembangunan selama masa pemerintahan Bupati-Wakil Bupati selama empat tahun kedepan.

Langkah awal pembentukan forum tersebut dilakukan dalam pertemuan sederhana di Kafe Keibin, Kampung Lama, pada Senin (9/2/2026).

Dalam kesempatan itu, hadir perwakilan pemuda Tujuh Suku: yakni Sebyar, Wamesa, Kuri, Moskona, Irarutu, Sumuri, dan Sougb.

Tokoh Pemuda Suku Sougb, Simson Iba, meminta dukungan semua pihak terutama masyarakat Tujuh Suku untuk mendukung forum ini. Ia menekankan pentingnya persatuan masyarakat adat demi kemajuan Tanah Sisar Matiti.

“Kami mengimbau kepada semua anak Tujuh Suku, mari kita sama-sama mengawal program pemerintah sekarang lima tahun kedepan. Kabupaten ini ada untuk kita semua. Satu untuk Tujuh, Tujuh untuk Satu,” ujar Simson.

“Alasan kami membentuk wadah ini supaya, semua program dari pemerintah itu kami kawal untuk berjalan sesuai visi-misi Pak Bupati dan bisa menyentuh ke masing-masing distrik maupun kampung,” tambah Simson.

Sementara itu, Tokoh Pemuda Suku Wamesa, Raymon Manibuy, menambahkan bahwa forum ini bakal fokus pada tiga bidang pembangunan yakni ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Menurutnya, forum ini tidak hanya mengawal program yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus), tetapi juga kegiatan pembangunan dari sumber pendanaan lain seperti APBD.

“Imbauan kami kepada seluruh masyarakat Teluk Bintuni agar dapat mensuport kami dalam forum ini. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat mendukung pemerintahan Bupati Manibuy dan Pak Wakil Joko Lingara,” ujar Raymon.

Raymon menambahkan, proses legalisasi forum sementara dilakukan. Saat ini sudah ada perwakilan masing-masing sebanyak dua orang dari setiap suku.

“Kami tidak membatasi [keanggotaan]. Siapapun yang mau bergabung, kami tetap menerima, dari teman-teman Tujuh Suku,” ujar Raymon.

Simson dan Raymon menegaskan, FORTUSPPE hadir bukan sebagai tandingan bagi organisasi lain. Sebaliknya, mereka harap ada sinergi dan kolaborasi antara semua pihak demi percepatan pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni.

Editor: Labes Remetwa


Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni


Bagikan:

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Populer

Artikel terkait

PDGI Maluku Diharapkan Perkuat Layanan Kesehatan Gigi hingga Wilayah Terpencil

Ambon, suaradamai.com — Pemerintah Provinsi Maluku mendorong penguatan...

Musrenbang RKPD Tahun 2027, Bupati Kaidel Tekankan Pembangunan Partisipatif

Dengan terselenggaranya Musrenbang ini, diharapkan program pembangunan di Kabupaten...

Jemaat Paulus Mendesba Harap Dukungan Pemda untuk Pembangunan Gedung Gereja Permanen

Di balik sukacita kebangkitan Kristus yang dirayakan pada 5...

Musrenbang RKPD 2027, Pemkot Ambon Tekankan Inovasi dan Kolaborasi Pembangunan

Dalam arahannya, Wattimena menekankan pentingnya sikap antisipatif, inovatif, serta...