Dalam akun facebook resminya, BKPSDM Malra menjelaskan beban sewa gedung Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Tual untuk SKD CPNS Malra, menggunakan regulasi usang. PP 21/2013 ternyata sudah tidak berlaku.
Langgur, suaradamai.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tual-Malra menilai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maluku Tenggara tidak update terhadap regulasi.
Ketua GMKI Tual-Malra Cristo Omaratan menegaskan, dalam akun facebook resminya, BKPSDM Malra menjelaskan dasar hukum beban sewa gedung Poltekkes Kemenkes Prodi Keperawatan Tual untuk SKD CPNS Malra, ternyata menggunakan regulasi yang usang.
“BKPSDM Malra tidak update terhadap regulasi. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2013 (tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kemenkes) sudah tidak berlaku,” tandas Omaratan.
Omaratan menambahkan, PP 21/2013 itu sudah dicabut dan diganti dengan PP 64/2019 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
Dalam peraturan yang baru ini, lanjut Omaratan, menjelaskan bahwa penggunaan laboratorium untuk umum per orang per 8 jam, itu dibebankan biaya sebasar Rp7.000.
“Bukan Rp50 ribu,” tandas Omaratan.
Meski demikian, ia mengapresiasi penjelasan Kepala BKPSDM Malra Muchsin Rahayaan, yang mengatakan dalam aksi demonstrasi kemarin, Jumat (18/10/2024), bahwa penggunaan gedung untuk SKD CPNS tahun 2024 tidak dibebankan biaya kepada peserta alias gratis.
“Ini suatu langkah maju ang dilakukan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi kami tetap mengawal ini lewat lembaga DPRD. Kami telah meminta DPRD Malra segera memanggil BKPSDM Malra untuk menjelaskan seluruh tahapan penerimaan CPNS 2024, termasuk di dalamnya beban Rp50 ribu,” jelas Omaratan.
Suaradamai.com telah berupaya mengkonfirmasi hal ini kepada Kepala BKPSDM Malra Muchsin Rahayaan. Namun, hingga kini belum ada respon.
Editor: Labes Remetwa