Sebagai representasi pemuda asal Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya Desa Letvuan Kecamatan Hoat Sorbay, saya kini menempu pendidikan di Universitas Pattimura Ambon dari hasil budidaya rumput laut.
Maluku merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam begitu melimpah. Namun sampai hari ini, menurut data Badan Pusat Statistik, Maluku dikategorikan sebagai salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Kendati demikian, jika ada perhatian yang baik dari masyarakat maupun pemerintah, maka dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada, pasti akan meningkatkan perekonomian dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Secara umum faktor penyebab kemiskinan di suatu daerah beragam. Banyak hal yang mempengaruhi, seperti tingkat pendidikan yang masih rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan dan adanya sifat malas bekerja.
Landasan atau pijakan kedaulatan rakyat Maluku secara yuridis konstitusional dalam menguasai kekayaan alam diatur dalam amanat UUD 1945 pasal 33 ayat (3), menyatakaan bahwa: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Komoditas rumput laut yang menjadi fokus pengembangan perekonomian di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Maluku.
Kita patut mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di bawah kepemimpinan Bupati Thaher Hanubun, yang telah berupaya mengembangkan rumput laut. Budidaya rumput laut yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat Malra menuai keresahan karena harga yang tidak menentu. Sebab itu, dengan adanya program Seaweed Estate atau budidaya rumput laut terintegrasi, barang tentu harga rumput laut akan maksimal.
Sebagai representasi pemuda asal Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya Desa Letvuan Kecamatan Hoat Sorbay, saya kini menempu pendidikan di Universitas Pattimura Ambon dari hasil budidaya rumput laut. Banyak pihak juga merasa sangat penting untuk pengembangan komoditas rumput laut. Selain Desa Letvuan, beberapa “desa budidaya” menjadikan ruput laut sebagai sumber hidup dan sumber pendapatan, dalam hal anak cucu dapat mengenyam bangku pendidikan.
Bila kembali menengok masa lalu, hanya orang tua atau keluarga yang berlatar belakang sebagai PNS atau TNI dan Polri saja yang mampu membawa anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Mayoritas anak-anak petani lebih dominan hanya sebatas jenjang SMA lantaran ekonomi yang tidak mendukung. Oleh karena itu, dengan adanya komoditas rumput laut maka orang tua dengan background petani rumput laut juga mampu menghantar anaknya hingga ke gerbang perguruan tinggi, baik di dalam daerah sampai keluar daerah.
Sehubungan dengan hal di atas, dapat dipastikan bahwa ketika ada perhatian serius dan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Maluku terhadap pengelolaan dan pengembangan rumput laut melalui industrialisasi, maka sudah barang tentu petani dengan sumber pendapatan dari hasil rumput laut ini juga dapat sejahtera dari berbagai dimensi kehidupan baik dari sisi budaya, ekonomi, sosial dan pendidikan. Bahkan dapat membuka ruang pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi tingkat pengangguran hingga meningkatan sumber daya manusia.
Sesuai dengan data faktual Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, luas lahan potensial rumput laut seluas 8.662,23 hektar, jumlah budidaya setiap tahun mengalami penambahan dari 1.641 orang pada 2018, menjadi 2.026 orang pada 2020. Kemudian, berdasarkan peninjauan di beberapa lokasi di antaranya Teluk Hoat Sorbay, Pulau Naei, Hoat, Warbal, Sathean, dam Uf, hasil survey Kementrian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menilai bahwa lahan budidaya di wilayah laut kabupaten Maluku Tenggara memenuhi kriteria sebagai sentra produksi.
Oleh karena itu maka pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Maluku harus memberikan dukungan penuh terhadap program pembentukan kampung rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara. Kampung Rumput Laut ini bukan saja meningkatkan ekonomi masyarakat Maluku Tenggara, namun juga akan memberikan dampak besar bagi pengembangan Provinsi Maluku yang dapat mengurangi tingkat kemiskin yang ada.
Baca juga: