Harga Cengkeh Anjlok, Mahasiswa Ribut di DPRD

“Sejak harga cengkeh turun, tidak ada kepedulian dari pemerintah dan dewan memperjuangkan harga cengkeh naik,” teriak pendemo.


Ambon, suaradamai.com Akibat anjloknya harga cengkeh di pasar, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Maluku ribut di Kantor DPRD Maluku kawasan Karang Panjang, Senin (2/11/2020). Kedatangan mereka ke lembaga politik itu bertujuan memperjuangkan harga komoditas yang menjadi unggulan Maluku itu dapat dinaikan.

Kedatangan puluhan mahasiswa yang notabene dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), datang sekitar pukul 12.30 WIT di bawah pengawalan aparat kepolisian yang menurut mereka, hampir sebagian besar masyarakat di daerah itu bercocok tanam dengan memiliki ratusan ribu pohon cengkeh, namun saat ini kondisi harga cengkeh anjok.

“Sejak harga cengkeh turun, tidak ada kepedulian dari pemerintah dan dewan memperjuangkan harga cengkeh naik,” teriak pendemo.

Padahal, ingat mereka, daerah ini terkenal dengan rempah-rempah termasuk cengkeh. Namun, harga cengkeh di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berbeda dengan di Kota Ambon. “Di Surabaya, harga cengkeh per kilo gram Rp 90 ribu. Harga cengkeh di Kota Ambon, hanya Rp 50 ribu,” papar orator pendemo.

Untuk itu, mereka berharap, para wakil rakyat tidak tinggal diam. “Dewan harus utamakan kepentingan rakyat. Jangan diam saja. Kami ini anak petani cengkeh. Para petani cengkeh menjerit. Padahal, masyarakat menaruh harapan besar agar mendapat kepedulian dari para legislatif khsusunya perwakilan dari dapil SBB.”

Orasi yang dikoordinir Korlap, Salman Patty, atas instruksi pimpinan DPRD akhirnya mendapat respon postif untuk melakukan tatap muka dengan Ketua Komisi III Richard Rahakbauw yang ditemani salah satu Wakil Ketua Komisi II Temy Oersipuny di ruang Komisi III.

Lewat kesempatan itu, koordinator aksi demo, Salman Patty menyampaikan tuntutan sikap dari DPD LSM PMPRI Maluku antara lain, meminta dengan tegas kepada Ombudsman Maluku untuk selalu aktif memantau kebijakan publik di seluruh Kabupaten/kota di Maluku, sehingga tidak ada lagi aksi-aksi seperti yang dilakukan saat ini.

Selain itu, Ombudsman juga diminta segera melakukan evaluasi kinerja dari Bupati SBB, M Yasin Payapo selaku kepala daerah sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2009 tentang pelayanan publik, karena diduga hak-hak masyarakat hukum adat hingga saat ini tidak dihargai sebagaimana mestinya, dan bahkan lebih sadisnya kini telah muncul kebijakan-kebijakan yang diambil Bupati yang tidak pro terhadap hak-hak masyarakat di SBB.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan masyarakat SBB lewat aspirasi yang disampaikan mahasiswa, dengan berkoordinasi dengan Komisi II yang membidangi persoalan tersebut, namun sebelumnya terlebih dulu meninjau langsung ke lapangan.

“Bupatinya tidak, tapi minimalnya kami turun ke lapangan dulu, selenjutnya kita akan panggil pihak-pihak terkait, mungkin Dinas Pertanian dan Kehutanan atau siapun yang kemudian memberikan ijin untuk itu. Kalau kemudian ditemukan adanya dugaan penyelewengan terhadap ketentuan perundang-undang yang berlaku, maka kita akan meminta surat Gubernur Maluku untuk menindak lanjuti untuk berkoordinasi dengan Bupati SBB untuk memberhentikan atau mencabut ijin usaha dari perusahan yang mengelola perkebunan,” tegas Ketua Komisi.

Bukan hanya itu, apa yang menjadi aspirasi dari aksi juga akan disampaikan ke Pemerintah Pusat di Jakarta, karena ini menyangkut dengan ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPA) yang dikeluarkan Kementerian terkait, sehingga apa yang menjadi keluhan dan keresahan masyarakat di SBB dapat didengar.

“Saya juga baru dengan kalau harga cengkeh turun dan itu kami juga akan lakukan koordinasi dengan pihak pertanian dan Disperindag. Meskipun ini nantinya akan menjadi tugas dan kewenangan Komisi II, tapi saya tetap akan mengawal hal ini agar persoalannya dapat segera ditindaklanjuti. Jadi nanti Komisi II juga akan panggil adik-adik agar nanti bisa rapat bersama dengan dinas terkait untuk membahas semua yang menjadi persoalan yang ada di masyarakat, baik itu persoalan harga cengkeh maupun pembongkaran hutan untuk dijadikan area perkebunan cacao dan Pala,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD ini juga berjanji untuk mengawal dan mengawasi semua proses yang menjadi tuntutan mahasiswa agar secepatnya ditindak lanjuti Komisi II dan ada langkah terhadap apa yang menjadi tuntutan para aksi.

Editor: Labes Remetwa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU