Apa manfaat dan bagaimana cara kerja Sistem Pengawasan Maritim Nasional?
Ambon, suaradamai.com – Keamanan laut di Maluku diprediksi akan meningkat signifikan berkat dukungan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa terhadap pembangunan Sistem Pengawasan Maritim Nasional (National Maritime Surveillance System/NMSS) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Gubernur memastikan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat terkait NMSS dapat diimplementasikan dengan baik di wilayah Maluku.
Implementasi NMSS di Maluku
Sistem Pengawasan Maritim Nasional ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sistem pemantauan maritim di Indonesia guna meningkatkan keamanan dan keselamatan laut. Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi garda terdepan dalam membangun dan mengoperasikan NMSS di berbagai wilayah, termasuk KKT yang berbatasan laut dengan Australia.
Dukungan Gubernur
Gubernur Lewerissa mengambil peran penting dalam mendorong ketersediaan lahan untuk pembangunan NMSS dengan menyurati Bupati KKT. Ia juga memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan NMSS, berharap sistem ini dapat meningkatkan keselamatan pelayaran, keamanan laut, dan perlindungan lingkungan.
Manfaat Sistem
NMSS dapat membantu deteksi dan pencegahan kegiatan ilegal, serta memberikan informasi akurat untuk operasi pencarian dan penyelamatan. Sistem ini juga dapat meningkatkan keamanan, keselamatan, dan efisiensi di wilayah laut, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan laut.
Penandatanganan Hibah Lahan
Pada 3 Juli 2025, Bupati KKT melakukan penandatanganan Hibah Lahan untuk Pembangunan NMSS bersama Kepala Zona Bakamla Timur. Ini menandai bahwa NMSS akan dibangun di KKT, dan Gubernur optimis implementasinya akan berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pembangunan di Maluku.