Senin, Agustus 3, 2020

Update Covid

Perkembangan terkini virus corona di Provinsi Maluku

Beranda Sosial Ketua HMI MPO Tual-Malra: Adat Jangan Dipolitisir

Ketua HMI MPO Tual-Malra: Adat Jangan Dipolitisir

Fitri meminta semua pihak menjaga kesakralan adat dan tidak memasukan adat dalam pusaran politik.


Tual, suaradamai.com – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Tual – Malra Fitri Achmad Badmas meminta semua pihak menjaga kesakralan adat dan tidak memasukan adat dalam pusaran politik.

Hal ini ia sampaikan menanggapi berbagai masalah adat yang ramai dibincangkan.

“Adat menjadi tonggak dalam kehidupan sosial masyarakat. Adat adalah warisan yang harus dijaga, dan dijauhkan dari berbagai kepentingan. Menjadi lebih baik apabila kita menempatkan adat pada tempatnya. Adat menjadi bagian dari aspirasi kerakyatan, tetapi bukan untuk dipolitisir,” papar Fitri dalam rilis yang diterima media ini, Sabtu (11/7/2020).

Menurut Fitri, nilai-nilai demokrasi telah lama dijalankan di Kei sebelum adanya sistem pemerintahan yang baku. Semua sistem tersebut diatur dan dijalankan sesuai adat yang ada pada masa leluhur dulu.

Dan sejauh ini, lanjut Fitri, adat telah dimasukan dalam peraturan daerah, meski hanya sebagian.

“Kalau ditarik ke masa lalu, hukum adat kei ditegakkan dengan cara keseluruhan. Apabila ada masyarakat yang melanggar hukum adat tersebut, akan disanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,”

“Tapi kini yang terjadi hanya sebatas ucapan untuk mengingatkan bahwa kita memiliki hukum adat, tapi untuk realisasi hanya sebagian kecilnya saja. Kita ambil contoh berapa kasus keperempuanan di Kei ini hilang tanpa berita, dan tidak diproses atau disanksi secara adat,” ungkap Fitri.

Fitri mengajak semua pihak mencontoh sikap leluhur Kei di masa lalu.

“Persatuan, dan ajakan untuk bersatu untuk sesuatu yang baik, juga menjadi salah satu nilai yang diajarkan adat kita. Dan itu harus kita jaga. Bukan malah sebaliknya, memecah bela dengan isu berbungkus tema adat,” katanya.

Ia menyesalkan adanya indikasi kesengajaan menggunakan adat untuk suatu tujuan tertentu.

“Kasian juga, jika adat seperti dipaksakan masuk ke dalam pusaran politik. Adat itu warisan yang harus dijaga dan kembangkan, bukan dipakai sebagai isu untuk tujuan dan kepentingan tertentu,” ujarnya.

“Saya sangat berharap kiranya setiap tokoh adat Kei lebih bijak dalam memandang sebuah persoalan. Dan tentu saja, mencari solusi atas persoalan sesuai hukum adat,”

Fitri juga berharap kepada masyarakat Kei untuk selalu menjaga dan memaknai hukum adat dalam kehidupan sosial. “Menjaga nilai dan tatanan adat Kei sehingga orang dari luar pun menghargai hukum dan adat kita,” pungkasnya.

Editor: Labes Remetwa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTIKEL TERPOPULER

Pemkot Tual Pulangkan 254 Pelaku Karantina: Terbanyak Mahasiswa

Wali Kota memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menasihati pelaku karantina yang sebagian besar adalah pelajar mahasiswa.

Pengukuhan Rat Merohoinean Berlangsung “Maryadat”

Sebelum prosesi pengukuhan, tetua adat melakukan ritual pembersihan dan penyucian dalam tiga ritual berbeda.

Tahun 2021, Warga Ohoi Wermaf Miliki Rumah Layak Huni

Pemerintah Ohoi (Desa) Wermaf tidak tanggung-tanggung mengalokasikan anggaran jumbo untuk rehab rumah warga. Elat,...

Tinjau Tes CPNS, Bupati Malra: Cerdas Tapi Harus Teliti

“Cerdas tapi harus teliti dan kosentrasi dengan soal-soal yang ada. Sandarkanlah diri pada Tuhan,” ujar Bupati Malra M. Thaher Hanubun.

KOMENTAR TERBARU

error: Konten dilindungi !!