Saudah menuding kalau apa yang terjadi kemarin, merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan pihak Pertamina dalam segi sistim bisnis.
Ambon, suaradamai.com – Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saudah Tuanakotta Tethool, mengecam pihak Pertamina yang secara sepihak melakukan pembatasan Bahakan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan kenaikan harga Pertalite Khusus (PLK).
“Yang kita rapat nanti, soal kepetusan sepihak yang dilakukan oleh Pertamina, dengan strategis bisnis yang dilakukan itu memaksa untuk harus ada BBM jenis solar dan pertalite itu berimbang, ada juga premium, sehingga para sopir truk dan angkota kemarin melakukan aksi mogok, karena premium juga saat itu agak sulit untuk didapatkan,” ungkap Tethool.
Saudah menuding kalau apa yang terjadi kemarin, merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan pihak Pertamina dalam segi sistim bisnis.
“Ini ada unsur kesangajaan dari segi bisnis Pertamina dan kami juga belum tahu persis, kenapa pihak Pertamina memberlakukan pembatasan. Kalau pun itu ada, harus ada petunjuk dari Pemerintah. Sementara sepengetahuan DPRD belum ada petunjuk atau ederan pemerintah terhadap pembatasan BBM,”ujarnya.
Menurut Tethool, strategis bisnis yang dilakukan pihak Pertamina dalam pembatasan BBM dengan persentase hanya bisa diberikan 50 persen kepada masyarakat, padahal mereka (sopir) daya mampunya tidak melakukan pengesian BBM jenis pertalite, selain hanya bisa menggunakan premium, karena pertalite dianggap terlalu mahal.
“Kalau mau bilang kemungkinan ini strategis Pertamina, nanti kita akan menelesurinya dan kalau itu bisnis mereka jangan serta merta harus merugikan masyarakat, apalagi ditengah-tengan masih dalam kondisi pandemi Covid-19, karena seperti yang disampaikan pemerintah itu kalau tidak ada paksaan,”tegasnya.
Apalagi belum ada satupun putusan dan ederan yang dikeluarkan pemerintah, tapi ini dilakukan secara sepihak oleh Pertamina pada masing-masing daerah, tanpa melihat apa kondisi yang terjadi saat ini.
Editor: Petter Letsoin
Baca juga: