Komisi II DPRD Soroti Keadilan Harga dan Distribusi Mitan di Malra

Dalam RDP tersebut, anggota Komisi II Benedict Fadly Rejaan menegaskan, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik eksekutif maupun legislatif, wajib mendistribusikan keadilan sosial untuk masyarakat Malra.


Langgur, suaradamai.com – Komisi II DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja (Disperindagnaker) Malra,  menyusul keluhan masyarakat soal kelangkaan minyak tanah.

Dalam RDP tersebut, anggota Komisi II Benedict Fadly Rejaan menegaskan, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik eksekutif maupun legislatif, wajib mendistribusikan keadilan sosial untuk masyarakat Malra.

“Setelah di lapangan, kami menemukan beberapa perbedaan pendistribusian untuk pangkalan. Seperti di Sathean terdapat empat pangkalan, Letvuan satu pangkalan dan Debut satu pangkalan.  Padahal jumlah penduduk hampir sama. Kami harap agar diperhatikan, apakah minyak tanah bersubsidi tersebut digunakan untuk rumahtangga atau industri,” ungkap Fadly, di ruang sidang Komisi II, Selasa (25/1/2022).

Lebih lanjut, Politisi Partai Perindo itu meminta Disperindagnker untuk dapat membuat skema-skema dalam menjawab persoalan pendistribusian minyak tanah dan keadilan bagi masyarakat, khususnya di Kei Besar.

“Misalnya masyarakat di Sathean bisa membeli minyak tanah dengan harga Rp3.500 sedangkan di tempat lain masyarakat tidak dapat membeli dengan harga yang sama. Hal ini harus menjadi tanggungjawab kita dan Negara harus hadir,” tegas Fadly.

Selain itu, Anggota Komisi II yang lain, Aher Ohnoly mengungkapan soal kesulitan masyarakat pada tiga kecamatan di Kei Besar dalam memperoleh minyak tanah subsidi.

“Data yang kami peroleh, dari 43 pangkalan minyak tanah di Malra, hanya terdapat dua pangkalan di Pulau Kei Besar yakni di Elat dan Hollat. Akibatnya, masyarakat di Kei Besar Utara Barat, Selatan, Selatan Barat sulit memperoleh Mitan,” kata dia.

Hal yang sama disampaikan anggota Komisi II Lodefika Ohoiulun. Ia mengatakan bahwa masyarakat di Kei Besar, bahkan di Elat, kesulitan mendapat minyak tanah, apalagi saat hari raya keagamaan. Masyarakat harus antri berjam-jam menunggu giliran di depan salah satu pangkalan di Elat. Bahkan, kata dia, ada kejadian warga pingsan karena antrian yang panjang dan lama.

Aher juga meminta Disperindagnaker  agar menentukan atau menetapkan standar harga Mitan yang ditemukan sangat variatif pada beberapa kecamatan di Kei Besar.

“Kalau kita tidak menentukan maka akan terjadi berbagai macam spekulasi harga di lapangan. Misalnya harga di Utara Timur dan Utara Barat menjadi beda,” jelas Aher.

Editor: Labes Remetwa


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU