Kunker di Tual, Komisi IV DPRD Maluku Awasi Dana Desa

Koordinator Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Abdullah A. Sangkala menegaskan, melalui kunker pihaknya ingin memastikan sejumlah masalah di Kota Tual bisa tertangani dengan baik.


Tual, suaradamai.com – Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku melakukan kunjungan kerja di Kota Tual. Kehadiran wakil rakyat itu, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi DPRD yaitu pengawasan yang tertuang dalam tata tertib DPRD Provinsi Maluku nomor 01 tahun 2020.

Tugas pengawasan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku membidangi masalah SDM yakni pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan atau kesejahteraan rakyat, dengan mitra kerja dinas pemberdayaan masyarakat desa, dinas sosial, tenaga kerja, pariwisata, dan kesra.

Dalam  pengawasan di Kota Tual, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku yang dikoordinir Abdullah A. Sangkala melakukan pertemuan dengan Wali Kota Tual dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala sekolah dan guru SMA/SMK, komite sekolah, guru kontrak dan honorer lingkup Pemerintah Kota Tual yang berlangsung, di Aula Kantor Wali Kota Tual, Jumat (14/2/20).

Koordinator Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Abdullah A. Sangkala menegaskan, kehadiran Komisi IV dalam tugas pengawasan utamanya adalah memastikan pelaksanaan Perda APBD tahun 2019 berjalan sesuai program yang telah ditetapkan.

“Kami ingin memastikan bahwa yang kita kerjakan tahun 2019, memberikan dampak positif. Kami ingin memastikan semakin menurunnya angka kemiskinan tiap tahun, begitu juga peningkatan kesejahteraan masyarakat kita terwujud,” tegasnya.

Komisi IV juga, kata Sangkala, memastikan bahwa alokasi dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat bisa wujud nyata dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Namun, adapula isu yang sangat seksi akhir-akhir ini sejumlah media massa dan media sosial, yakni isu stunting dan isu gisi buruk yang dialami balita di Kabupaten Seram Bagian Timur.

“Kemarin pak gubernur harus langsung membawa semua tim OPD Provinsi ke Kabupaten SBT, daerah Kilmuri. Setelah isu gizi buruk ini kemudian muncul di publik,” tuturnya.

Informasi isu tersebut menyebutkan bahwa jumlah yang terpapar gizi buruk mencapai 32 anak, beberapa lainnya meninggal. Kondisi ini tidak seharusnya saling menyalahkan antara masyarakat, bupati maupun gubernur.

“isunya 32 anak terpapar gizi buruk yang meninggal sudah sekian banyak orang dan lain sebagainya. Kemudian sudah saling salah menyalahkan, orang menyerang gubernur seolah-olah ini salah gubernur, gubernur menyalakan bupati seolah-olah ini salah bupati kalau sudah saling menyalahkan kaya begini aibnya ngeri,” sesalnya.

Oleh karena itu, Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan, melalui kunker pihaknya ingin memastikan kondisi ini di Kota Tual bisa tertangani dengan baik. “Kita memastikan bahwa kondisi Kota Tual tidak mengalami hal serupa dengan Kabupaten Seram Bagian Timur. Kami juga akan fokus pada dunia pendidikan khusus kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku, dalam melihat SMA, SMK maupun SLB,” tutupnya. (danielmituduan/tarsissarkol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU

error: Konten dilindungi !!
× Ada yang bisa dibantu?