Menurut aturan, pengajuan program tingkat kabupaten harus melalui Bappeda Provinsi. Malra bergerak cepat mendahului.
Langgur, suaradamai.com – Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun mengaku, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku diketahui terlambat mengajukan program pembangunan daerah melalui usulan APBD dan APBN tahun anggaran 2021.
Menurut Bupati, program dari setiap daerah seharusnya sudah diajukan pada awal Maret ini ke Bappenas RI. Selanjutnya dari Bappenas diserahkan ke DPR RI untuk dibahas. Namun, hingga saat ini belum ada pengajuan usulan program APBD maupun APBN dari Provinsi ke Bappenas.
Namun, ia menilai bahwa keterlambatan ini juga disebabkan oleh adanya perencanaan program yang lambat di tingkat daerah melalui Bappeda daerah setempat.
Dalam hal ini, maka kesesuaian waktu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik dari tingkat desa, Kecamatan dan hingga ke tingkat kabupaten perlu dilaksanakan lebih awal. Sehingga Bappeda dapat lebih cepat membuat dan mengajukan program ke tingkat provinsi.
“Sekiranya di awal Januari sudah harus diprogramkan agar di akhir Januari sudah diajukan ke provinsi,” katanya.
Bupati menjelaskan, sesuai aturan bahwa pengajuan program dari tingkat kabupaten harus melalui Bappeda Provinsi. Tapi, untuk mengoptimalisasi kelancaran pembangunan di Maluku Tenggara, maka Pemda Malra telah bergerak cepat mendahului tahapan proses pengajuan usulan program ke Bappenas.
“Jika harus mengikuti aturan itu, pastinya akan terlambat. Katong (kita) seng (tidak) bisa tunggu nasib katong harus jemput nasib itu,” tegasnya.
Strategi tersebut sudah pernah dilakukan di tahun sebelumnya. Alhasil, di tahun 2020 ini nilai APBD Malra cukup meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Bupati berharap, Bappeda Malra dapat lebih cepat membuat dan mengajukan perencanaan program ke Bappeda Provinsi Maluku.
“Semoga APBD di tahun 2021 bisa lebih meningkat lagi dari tahun ini,” harapnya. (gerryngamel/tarsissarkol)
KOMENTAR TERBARU