Lewerissa: Pempus Masih Setengah Hati Jadikan Maluku Provinsi Kepulauan


Ambon, Suaradamai.com,- Pemerintah Pusat (Pempus) terkesan masih setengah hati menjadikan Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi kepulauan yang diatur dalam Rencanangan Undang-Undang (RUU) kepulauan.

Padahal RUU Kepuluan sendiri sudah masuk dalam  Prolegnas prioritas tahun 2021 bahkan 2022, sebagai RUU yang diusulkan berdasarkan inisiatif dari DPD RI, sebagai pengusul RUU daerah kepulauan.

“Memang benar, surat Presiden itu telah disampaikan dan kalau kita paham soal mekanisme pembuatan UU, maka ini usulan dari DPD dan surpresnya dari Presiden, maka Daftar Inventaris Masalah (DIM) harus dari pemerintah, Tapi sampai sekarang DPR RI juga belum menerima DIM, sehingga apa yang harus dibahas DPR RI,” tandas anggota Komisi VI DPR RI,  Hendrik Lewerissa pada awak media di Kantor DPRD Maluku, Rabu (16/11/22).

Lewerissa, menambahkan berdasarkan informasi  Badan Legislasi (Baleg) DPR RI,  belum semua anggota fraksi mengirimkan nama anggotanya untuk melangkapi komposisi Pansus.

 ”Bagaimana Panus mau bergerak kalau komposisinya juga belum lengkap, sehingga itu merupakan alasan formolitas yang memang menjadi kendala, kenapa RUU Kepuluan sampai sekarang juga belum ada kejelasannya,” lanjut Lewerissa.

Sebagai  representatif dari Maluku di DPR RI, kata Lewerissa, dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah  dirinya dapat menyimpulkan bahwa, seolah-olah Pempus belum sepenuh hati ingin menjadikan atau segera membahas RUU Kepuluan bersama dengan DPR, yang dapat dibuktikan dengan adanya hasil survey tapi hanya DIM dari Pemerintah yang belum ada dan itu salah satu indikasi kesengajaan dari pemerintah.

“Beta berani menyimpulkan kepada publik, bahwa dari hasil komunikasi dengan pemerintah, katong (kami) dapat menyimpulkan seolah-olah katong merasa pemerintah belum sepenuh hati, ingin menjadikan atau membahas RUU Kepuluan bersama dengan DPR, buktinya kita sudah punya hasil survey tapi pemerintah juga belum mengeluarkan DIM, sehingga itu merupakan indikasi yang terang menderang, nanti kita cari tahu lagi kenapa belum sepenuh hati dan kalau bisa berasumsi kalau pemerintah ini belum siap dengan konsukuensi pembiayaan dengan kondisi negara yang saat ini agak konstraksi ekonomi lantaran pasca pandemic Covid-19.”ujar Lewerissa.

Bagi Lewerissa dalam materi pemuatan  RUU Kepulauan itu, jika sampai disetujui maka harus ada konsukuensi pembiayaan kepada negara, contohnya ada pasal khsusus yang menjelaskan tentang Dana Khusus Kepualuan (DKK) dan itu diluar DAK dan DAU yang mana setiap dari kepulauan akan mendapat bantuan dana lewat APBN untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah kepulauan.

“ Sebagai anggota DPR RI dapil Maluku yang juga salah satu anggota konsorsium daerah kepulauan yang selama ini ikut memperjuangan daerah kepulauan, itu kan baru namanya RUU sesuatu yang belum final, jadi kalau ada materi pemuatan yang terkait dengan persentasi dana khsusus kepuluan, itu nantinya kan bisa bicara bersama dengan pemerintah. Tapi kalau mengaku pada nasakah RUU, yang diusulkan DPD itu diusulkan 5 persen, tapi kalau pemerintah merasa itu angka yang  tinggi, kita bisa bernegoisasi disitu tapi pemerinrta samapai sekarang juga belum ada kejelasan. Tapi yang terpinting harus ada politik wil dulu, tapi ada nda keinginan yang tulus dari pemerintah untuk mendorong RUU Kepuluan untuk dibahas bersama dengan DPR RI,”tegas Lewerissa


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU