Mercy memiliki catatan tersendiri terkait anggaran Ditjen Minerba yang dipertanyakannya.
Suaradamai.com, Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends soroti pemblokiran anggaran Sarpras Inspektorat Tambang (IT) dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) beserta jajarannya, di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, (7/6/2021).
Sorotan politisi PDI Perjuangan itu lantaran Pagu Indikatif Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2022 naik Rp 31 miliar menjadi Rp 478,56 miliar dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp 447,24 miliar.
Mercy memiliki catatan tersendiri terkait anggaran Ditjen Minerba yang dipertanyakannya.
“Terkait pemblokiran anggaran sarana dan prasarana IT sebesar Rp 15 miliar, mohon kejelasan secara lebih rinci, kenapa diblokir,” tanya Mercy.
Mercy mempertanyakan alasan dari Kemenkeu atau Bappenas, karena berdasarkan undang-undang Minerba yang terbaru dan baru saja disahkan, hal tersebut sudah beres.
“Kewenangan untuk urusan yang berkaitan dengan pemerintah pusat dalam hal ini C.Q Kementerian ESDM salah satu poinnya yaitu pengelolaan IT dan pejabat pengawas pertambangan. Artinya, ini sudah jalan cukup lama dengan meng-hired mereka dan juga membantu mereka,” sambung Mercy.
Mercy menerangkan, biasanya wilayah-wilayah pertambangan bukanlah di daerah perkotaan, tapi rata-rata di daerah-daerah yang cukup sulit dijangkau. Bahkan hampir setiap tahun, Komisi VII melakukan pertemuan di daerah untuk mengevaluasi dan pengawasan pertambangan dan mineral.
“Banyak sekali catatan dari para pengawas pertambangan, seperti yang meminta perhatian serius dari kami di Komisi VII DPR RI tentang penambahan kesejahteraan mereka yang berada di wilayah yang sulit (3T),” urai Mercy.
Tidak hanya itu, para pengelola dan pengawas pertambangan itu juga meminta penambahan sarana dan prasarana di daerah terdepan, terpencil dan terluar (3T). Jika anggaran tersebut juga dihapus, Mercy mempertanyakan fungsinya sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang ikut membahas anggaran Kementerian ESDM. Sementara di luar sana penambangan liar terus meningkat.
Menurut Anggota DPR RI asal Maluku itu, kondisi seperti demikian harusnya negara hadir untuk memperjuangkan peningkatan masyarakat sekitar, termasuk kesejahteraan pada pengelola dan pengawas pertambangan.
“Ini menjadi tidak logic dan tidak rasional, kenapa diblokir? Mungkin salah satu rekomendasi yang diblokir ini dikembalikan lagi sehingga bisa memperkuat Kementerian ESDM untuk pengawasan pertambangan di daerah-daerah 3T,” tegas Mercy.
Editor: Henrik Toatubun