Pembahasan KUA-PPAS Malra Memanas Karena Pokir Wakil Rakyat Tak Diakomodir

Brian bahkan bilang bahwa “apabila pokir 25 anggota DPRD Malra tidak diakomodir, maka Fraksi Demokrat-PKS menolak APBD 2021”


Langgur, suaradamai.com – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021, antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Malra, berjalan alot lantaran pokok-pokok pikiran (Pokir) wakil rakyat tidak terakomodir.

Petrus Elmas yang pertama membuka pembicaraan terkait Pokir. Politisi partai PKPI ini harap Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengakomodir Pokir wakil rakyat.

Senada disampaikan Wakil Ketua Banggar DPRD Malra Albert Efruan. Albert menilai, TAPD Malra tidak menghargai lembaga legislatif karena tidak mengakomodir pokok-pokok pikiran.

“Kita semua hadir di sini berdasarkan representasi rakyat Maluku Tenggara. Semua punya kepentingan untuk melihat masyarakat Maluku Tenggara … pada reses kedua kita sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada pemerintah daerah, tetapi di seluruh hasil maping tidak ada satu pun diakomodir,” tegas politisi partai Gerindra itu dalam rapat Banggar dan TAPD Malra di ruang rapat Banggar baru-baru ini.

“Percuma kita ada dalam agenda pengawasan dan reses, tetapi kemudian tidak ada salah satu (Pokir) pun tidak dibunyikan dalam hasil maping ini,” tambahnya.

Stef Layanan menegaskan, bahwa apa yang diserap oleh anggota DPRD melalui pengawasan dan reses harus masuk dalam APBD.

“Kalau kita ikut apa yang ada di maping maka tidak akan selesai. DPRD punya kepentingan untuk apa yang kita bawa dari aspirasi masyarakat juga harus masuk. APBD ini bukan hanya punya Pemda, DPRD juga ada di dalam,” kata Politisi Partai PDI-P itu.

Wilibrordus Lefteuw juga angkat bicara. Dia menegaskan kepada TAPD bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengakomodir Pokir Wakil Rakyat. Menurutnya, Pokir Wakil Rakyat lebih bermanfaat untuk pembangunan karena merupakan permintaan masyarakat.

Anggota Banggar lain, Ali Arsyad Ohoiulun juga mempertanyakan Pokir yang sudah diparipurnakan itu.

Penegasan terakhir terkait Pokir disampaikan Brian Ubra. Politisi partai demokrat itu menegaskan, Pokir 25 anggota DPRD Malra harus diakomodir. Karena menurutnya itu merupakan satu kesatuan dalam perencanaan.

“Berdebat sampai matipun kita tetap pertahankan, Pokir harus masuk Pak … Saya Fraksi Demokrat-PKS akan menolak APBD apabila Pokir tidak diakomodir,” tandas Brian.

“Atas nama rakyat kita akan boikot APBD Maluku Tenggara. Kalau kita tidak boikot nanti dianggap kita DPRD ini tukan tipu semua, karena kita sudah janjikan ini kepada mmasyarakat. Saya tidak mau dibilang DPR tukang tipu,” tandasnya lagi.

Menjawab aspirasi wakil rakyat, Kepala Bappeda Maluku Tenggara Bernadus Rettob mengatakan bahwa Pokir DPRD Malra masih ada pada bidang perencanaan. Bernadus mengatakan pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan instansi lainnya untuk menyampaikan kembali Pokir.

Editor: Labes Remetwa


Sebagian besar anggota Banggar DPRD Malra angkat bicara terkait pokok-pokok pikiran (Pokir).


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU