Pemkab Malra Tetapkan Sanksi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Sanksi ini diatur dalam Peraturan Bupati nomor 84 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan.


Langgur, suaradamai.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi ini diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 84 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan.

Dalam Perbup tersebut, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama unsur penegak hukum dapat melakukan upaya paksa dalam penerapan protokol kesehatan jika upaya persuasif tidak diindahkan.

Setiap orang yang tinggal/berdomisili dan atau berada dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dalam berkegiatan wajib:

  • Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain;
  • Melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) berjarak antara orang lain dan kelompok;
  • Membersihkan tangan secara teratur;
  • Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan di atas, dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan atau teguran tertulis; kerja sosial; larangan memasuki suatu area; pembubaran kegiatan; dan atau denda administratif paling sedikit Rp. 50.000 dan paling banyak Rp. 150.000.

Sementara itu, untuk setiap pimpinan/penanggungjawab Perangkat Daerah/Institusi/pemerintah Ohoi/Lembaga akan disanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis; dan atau denda administratif paling sedikit Rp. 100.000, paling banyak Rp. 200.000, jika tidak melaksanakan:

  • Menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan serta pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  • Menerapkan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 meter antara orang untuk semua aktifitas;
  • Menyiapkan sarana cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun atau hand sanitiser;
  • Menghindari aktifitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang/masa;
  • Melakukan fasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid- 19;
  • Memasang tanda indikator dan atau penjelasan terkait protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang menjadi tanggungjawab kita bersama;
  • Menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggungjawabnya untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
  • Melakukan penegakan kedisipiinan dan pengawasan internal protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang menjadi tanggungjawabnya.
  • Serta wajib melaporkan pendatang yang masuk di wilayahnya kepada pemerintah daerah untuk dilakukan surveilens.

Sedangkan untuk setiap pimpinan atau penanggungjawab badan Usaha/Pelaku Usaha/pengelola Usaha akan dikenakanan sanksi berupa: teguran lisan atau teguran tertulis; penutupan sementara tempat usaha; denda administratif paling sedikit Rp.100.000 dan paling banyak Rp. 200.000; dan/atau pencabutan izin usaha, jika jika tidak melaksanakan kewajiban yang sama dengan pimpinan/penanggungjawab Perangkat Daerah/Institusi/pemerintah Ohoi/Lembaga. Kecuali, wajib melaporkan pendatang yang masuk di wilayahnya kepada pemerintah daerah untuk dilakukan surveilens.

Editor: Labes Remetwa


Pemerintah daerah bersama unsur penegak hukum dapat melakukan upaya paksa dalam penerapan protokol kesehatan jika upaya persuasif tidak diindahkan.


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU

error: Konten dilindungi !!
× Ada yang bisa dibantu?