Ambon, suaradamai.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus berupaya mengakomodir tenaga honorer yang belum lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024. Kesempatan bagi mereka masih terbuka melalui seleksi tahap II, yang pendaftarannya diperpanjang hingga 15 Januari 2025.
“Bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, dan Menpan-RB, hari ini kami rapat terkait penyelesaian masalah PPPK. Ternyata secara nasional, masih cukup banyak persoalan yang terjadi,” ujar Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus Kaya.
Menurut Dominggus, khusus di Kota Ambon, masih terdapat sejumlah tenaga guru yang belum terakomodir karena keterbatasan informasi mengenai seleksi PPPK.
“Kami sementara mendata, ternyata ada beberapa guru yang baru melapor. Informasi soal kewajiban mengikuti seleksi PPPK ini belum tersampaikan dengan baik dari kepala sekolah ke guru-guru di bawahnya. Kasihan mereka. Saya minta guru-guru segera berkomunikasi aktif, jangan hanya menunggu informasi dari kepala sekolah. Segera koordinasikan dengan Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Dominggus menambahkan, Kepala BKN RI juga telah mengimbau agar informasi perpanjangan pendaftaran PPPK tahap II disosialisasikan secara masif agar tidak ada tenaga honorer, baik guru maupun tenaga teknis lainnya, yang ketinggalan informasi.
“Setelah tahap ini selesai, sudah tidak memungkinkan lagi ada pengangkatan honorer yang dibiayai oleh daerah. Jika masih ada pembiayaan untuk tenaga honorer, maka hal itu akan menjadi temuan, dan kepala daerah bisa dikenakan sanksi oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa bagi tenaga honorer yang belum lolos seleksi, masih akan diberikan kesempatan mengikuti pendampingan melalui program coaching clinic.
Hasil rapat bersama BKN tersebut, lanjut Dominggus, sudah disampaikan kepada seluruh pimpinan OPD dan Kepala Tata Usaha (KTU) di lingkungan Pemkot Ambon. Mereka diminta untuk segera mengakomodir seluruh tenaga honorer yang belum mengikuti seleksi tahap pertama, agar semuanya bisa ikut seleksi tahap kedua.
“Kami tidak ingin ada yang tercecer. Semua harus terdata dan terakomodir dengan baik,” tegas Dominggus.