“RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratik, tetapi juga cerminan tekad kita bersama untuk membangun Ambon sebagai kota modern yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Wattimena.
Ambon, suaradmai.com – Pemerintah Kota Ambon resmi memulai proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon 2025–2029 melalui forum konsultasi publik yang digelar di salah satu hotel di Kota Ambon, Selasa (20/5/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan pembangunan kota yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Dokumen ini, kata dia, merupakan wujud komitmen moral dan politik pemerintah untuk menciptakan masa depan Ambon yang lebih baik.
“RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratik, tetapi juga cerminan tekad kita bersama untuk membangun Ambon sebagai kota modern yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Wattimena.
Visi Kota Ambon 2025–2029 dirumuskan sebagai “Ambon Manis yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan.” Visi ini disusun dengan mempertimbangkan tantangan utama seperti ketimpangan sosial-ekonomi, keterbatasan infrastruktur, hingga ancaman perubahan iklim dan bencana alam.
Wattimena menekankan bahwa sebagai wilayah rawan bencana, Ambon membutuhkan strategi mitigasi yang konkret dan penguatan ketangguhan masyarakat. Ia juga menyoroti isu kesenjangan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat miskin dan kelompok rentan. Meski angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, pemerintah tetap waspada terhadap potensi munculnya ketimpangan baru.
Di sektor ekonomi, Pemkot Ambon berkomitmen mendorong pengembangan ekonomi kreatif, digitalisasi UMKM, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Mengingat keterbatasan sumber daya alam, sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata diharapkan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi kota.
“Ekosistem ekonomi kreatif harus kita bangun agar mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru,” tegasnya.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Pemkot menargetkan penyelesaian pembangunan Mal Pelayanan Publik pada akhir tahun ini, sebagai bagian dari upaya mempercepat pelayanan publik yang transparan dan terintegrasi. Selain itu, sebanyak 17 program prioritas disiapkan, antara lain: pengelolaan sampah, peningkatan akses air bersih, penataan pasar dan permukiman kumuh, serta penyediaan fasilitas umum yang ramah disabilitas.
Wali Kota juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan tidak terus bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
“Kita harus mampu membiayai program strategis secara mandiri melalui optimalisasi PAD,” ujarnya.
Ambon saat ini juga masuk dalam 100 kota Smart City di Indonesia. Pemerintah kota berkomitmen memperkuat transformasi digital dan memperluas akses teknologi kepada seluruh lapisan masyarakat.
Mengakhiri sambutannya, Wali Kota berharap forum konsultasi publik ini menjadi ruang substantif dan partisipatif dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Forum ini bukan sekadar formalitas, melainkan wadah strategis untuk menghimpun aspirasi masyarakat dan menyusun kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tutup Wattimena.
KOMENTAR TERBARU