Kebijakan konservasi karbon biru harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan jasa lingkungan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Tual, suaradamai.com – Pemerintah Kota Tual menyatakan komitmennya mendukung penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Karbon Biru Kepulauan Kei dan sekitarnya sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendukung target nasional penurunan emisi gas rumah kaca.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Tual, Hi. Akhmad Yani Renuat, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tual, Usman Borut, pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi KSN Karbon Biru yang berlangsung di Kota Tual, Rabu (03/06/26).
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa wilayah pesisir dan laut di Kepulauan Kei memiliki potensi ekosistem karbon biru yang sangat besar, terutama melalui keberadaan hutan mangrove dan padang lamun yang berperan penting dalam menyerap emisi karbon global serta menjaga keseimbangan lingkungan.
“Ekosistem karbon biru ini bukan sekadar pemandangan alam yang indah, melainkan benteng ekologis yang memiliki kapasitas besar dalam menyerap emisi karbon global,” ujar Usman saat membacakan sambutan Wali Kota.
Menurutnya, masyarakat Kei sejak dahulu telah memiliki kearifan lokal yang kuat dalam menjaga kelestarian laut melalui tradisi Sasi. Tradisi tersebut dinilai terbukti mampu mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan laut.
Karena itu, penyusunan dokumen zonasi kawasan strategis nasional karbon biru diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam kebijakan dan regulasi tata ruang laut yang disusun pemerintah.
Pemerintah Kota Tual juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Yayasan Samudera Indonesia Timur yang telah berkomitmen mendukung penyusunan dokumen tersebut.
Wali Kota menegaskan, dokumen rencana zonasi sangat penting sebagai landasan hukum dan arah kebijakan pemanfaatan ruang laut di masa mendatang agar tetap memperhatikan aspek konservasi lingkungan serta perlindungan hak-hak masyarakat lokal.
Selain mendukung target Net Zero Emission, keberadaan dokumen tersebut juga diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat bagi daerah, mulai dari kepastian hukum dalam tata ruang dan investasi, akses terhadap pendanaan karbon, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, hingga penguatan upaya mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Tual meminta seluruh peserta FGD untuk memberikan masukan yang konstruktif dengan memperhatikan beberapa aspek penting, di antaranya penyelarasan hukum adat dalam zonasi kawasan, akurasi batas wilayah melalui pemetaan partisipatif bersama masyarakat, serta jaminan bahwa kebijakan konservasi karbon biru tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
“Kebijakan konservasi karbon biru harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan jasa lingkungan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Tual berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang adil, berkelanjutan, serta mampu menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut bagi generasi mendatang.
Hingga saat ini, FGD Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Karbon Biru Kepulauan Kei dan sekitarnya masih sedang berlangsung.