Ubra pertanyakan kapan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku merealisasikan tunjangan guru non sertifikasi.
Tual, suaradamai.com – Menerima nasib adalah kondisi yang saat ini dijalani sejumlah guru SMA di Kota Tual. Betapa tidak, sudah enam bulan Pemerintah Provinsi Maluku terkesan “Anak Tirikan” guru SMA penerima tunjangan guru non sertifikasi di Kota Tual.
Kekecewaan ini diutarakan salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SMA Negeri 1 Tual, Gery Ubra saat menemui, suaradamai.com, Sabtu (15/2/20).
Apa yang dikatakan Ubra, karena merasa diabaikan selama enam bulan, tunjangan non sertifikasi belum terbayarkan.
“Saya merasa sangat kecewa dengan Pemerintah Provinsi Maluku lantaran entah apa alasan, sampai saat ini belum menyelesaikan pembayaran tunjangan non sertifikasi guru yang selama kurang lebih enam bulan,” kesalnya.
Padahal selaku guru non sertifikasi dirinya telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan secara baik. Kendati enam bulan belum terbayarkan, guru tetap melaksanakan tugas mengajar.
“Sudah sekitar enam bulan kami guru non sertifikasi ini belum menerima tunjangan fungsional. Sementara jika ditinjau dari sisi tugas dan tanggung jawab ya kami sudah melaksanakan tugas secara baik tapi pertanyananya kenapa sampai hari ini belum terealisasi,” ungkapnya dengan nada protes.
Menurut Ubro, jika terdapat persoalan-persoalan segera disampaikan secara baik mengingat pencairan tunjangan untuk guru-guru sertifikasi lebih cepat dibandingkan dengan yang non sertifikasi.
“Persoalannya kalau guru guru sertifikasi mereka punya cepat sekali untuk dicairkan lalu kami yang non sertifikasi ini mau dianaktirikan,” ketusnya.
Ubra menambahkan, besar tunjangan tersebut tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawabnya seriap hari.
“250 ribu itu tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang kami laksanakan setiap hari. Ini sudah enam bulan belum?” sebutnya.
Bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Ubra meminta agar jangan mempersulit guru.
“Kami minta supaya segera diselesaikan karena ini sangat mengecewakan. Sekali lagi saya mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Maluku supaya segera merealisasikan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka berkaitan tunjangan non sertifikasi,” pintanya. (danielmituduan/tarsissarkol)