Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Proyek Pembangunan Perlu Ditingkatkan

“Didapati masih banyak program dan kegiatan yang tidak selesai. Padahal, kalo mau dibilang dananya sudah cair 100 persen,” ungkap Bosko.


Langgur, suaradamai.com – Wakil Ketua II DPRD Malra Yohanis Bosko Rahawarin dalam kunjungan lapangan bersama satu kelompok Pansus LKPJ DPRD Malra di Pulau Kei Besar, menemukan banyak program dan kegiatan yang bermasalah.

“Didapati masih banyak juga program dan kegiatan yang tidak selesai. Padahal, kalo mau dibilang dananya sudah cair 100 persen,” ungkap Bosko di ruang kerjanya, Jumat (12/6/2020).

Kunjungan Pansus LKPJ DPRD Malra ke Pulau Kei Besar dibagi menjadi tiga kelompok. Salah satu kelompok yang bertugas di Kecamatan Kei Besar dan Kei Besar Utara Barat yakni Yohanis Bosko Rahawarin, Eusebius Utha Safsafubun, Crito Beruat dan Lodefika Ohoiulun.

Di Kecamatan Kei Besar, mereka mengunjungi 10 titik, di antaranya Ohoi Ngufit, Ohoiel, Ohoinangan Atas, Wulurat, Wakol, Depur, Katlarat, Rahareng Bawah, Watuar, dan Pulau Kelapa. Sedangkan sembilan titik di Kei Besar Utara Barat di antaranya Watsin, Weer, Uwat Reyaan, Faa, Uwat Wear, Uwat Werfan, Mun, Ohoituf dan Fako.

“Sasaran kami untuk melihat secara faktual semua program kegiatan yang dilakukan di tahun 2019 di 19 titik. Selama tiga hari kami berkunjung,” jelas Bosko.

Menurut Bosko, ada proyek fisik yang sudah rampung 100 persen dan adapula yang tidak. “kira-kira 50:50 lah,” kata Bosko.

Bosko menambahkan, pihaknya akan mengundang OPD terkait untuk meminta klarifikasi terkait temuan mereka di lapangan. “Dari klarifikasi, DPRD secara kelembagaan kan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk menjadi perhatian,” tambahnya.

Bosko menekankan, pengawasan dan evaluasi oleh dinas perlu ditingkatkan. Ini semata-mata untuk mengawal proses pembangunan berjalan lancar dan sesuai. “Program kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat kita. Yang didapati di lapangan kan masyarakat ada yang sudah menikmati, ada yang belum. Karena pekerjaan tidak selesai”.

Bosko mencontohkan Ohoi Watuar dan Ohoiel. Dalam LKPJ 2019 Ohoi Watuar mendapat bantuan speed boat penumpang. Di lapangan, kepala ohoi dan perangkat mengaku belum menerima bantuan tersebut. Di Ohoiel terkait dana hibah ke gereja. Awalnya dialokasikan Rp 300 juta, ketika di­­-crosschek ke lapangan, Ohoiel menerima Rp 200 juta, namun dalam APBD perubahan telah digeser Rp 100 juta. “Ini kita akan diminta klarifikasi,” imbuh Bosko.

Bosko menambahkan, kontraktor juga perlu dievaluasi. “Jangan kerja seenaknya saja. Sudah terima uang tapi tidak menyelesaikan pekerjaan,” tegas Bosko.

“Kita ingin membangun, kalo (kondisi) seperti ini sampai kapan kita bisa sejahtera?” pungkas Bosko.

Editor: Labes Remetwa


Ada proyek fisik yang sudah rampung 100 persen, adapula yang tidak. “kira-kira 50:50 lah,” kata Bosko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU