Pengawasan Di KKT, DPRD Provinsi Temukan Sejumlah Persoalan

Bukan hanya soal penambahan Mbps, dalam tugas pengawasan Komisi I DPRD Maluku di Kabupaten Kepulauan Tanbimbar juga menemukan berbagai persoalan hutan pihak ketiga yang belum dibayar Pemda KKT.


Ambon, suaradamai.com – Komisi I DPRD Maluku saat melakukan pengawasan di Kabupaten Kepulauan Tanbimbar (KKT) telah menemukan sejumlah persoalan.

Alimudin Kolatlena, Anggota Komisi I DPRD Provinsi mengatakan, SMA di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) butuh tambah daya Megabits per second (Mbps) layanan akses internet kecepatan tinggi, sehingga memenuhi kebutuhan pendidikan.

Bukan hanya soal penambahan Mbps, dalam tugas pengawasan Komisi I DPRD Maluku di Kabupaten Kepulauan Tanbimbar juga menemukan berbagai persoalan hutan pihak ketiga yang belum dibayar Pemda KKT.

“Jadi pengawasan di KKT itu, ada dua hal yang ditemukan Komisi I, pertama saat kungjungan di sekolah-sekolah khsusunya SMA/SMK tapi kami hanya ambil beberapa sample saja, tapi rata-rata mengeluh soal akses layanan internet, karena tahun kemarin itu ada kurang lebih 20 sekolah dan semuanya masih aktif setelah dipasang, hanya memang perlu penambahan daya Mbps untuk memperkuat jaringan internetnya, mengantisipasi ujian yang secara  koneksitas banyak pengguna sehingga perlu ada penambahan daya, ” ungkap Alimudin pada awak media, Selasa (15/6/2021).

Sementara menyangkut dengan hutang pihak ketiga, kata Alimudin, Komsi sudah melakukan koordinasi sehingga ada itikad baik dari Pemda KKT untuk segera melakukan kewajibannya untuk membayar pihak ketiga yang sudah ada putusan tetap dari pengadilan.

“Memang ada satu kasus yang kemarin juga Komisi sempat bicarakan dengan Pemda KKT, dengan Bupatinya sendiri yang hadir pada saat itu dan memang ada hutang pihak ketiga yanga sudah ada perintah pembayaran oleh Pengadilan Tinggi (PT) Ambon, karena sudah tertunda beberapa tahun sehingga kita juga sudah mengingatkan Pemda KKT dan sudah ada itikad baik dari KKT untuk melunasi hutang pihak ketiga,” pungkas Alimudin.

Dikatakan, hutang tersebut dalam proyek pengembangan Bandara Mathilda Batlayeri di jalan Mangkawar, Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, dan pengembangan Pasar Omela yang berlokasi di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan yang dikerjakan diera kepimpinan Bupati Bito Temar namun belum dibayar.

Editor: Petter Letsoin


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU