Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk: Pemekaran Demi Masyarakat Papua

Provinsi Papua Tengah adalah sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Pulau Papua, Indonesia.


Jakarta, Suaradamai.com, –  Usai dilantik sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, memberikan apresiasi kepada pemerintah, Presiden Joko Widodo, dan Mendagri Tito Karnavian yang telah memilihnya menjadi penjabat Gubernur Papua Tengah.  

Ribka mengapresiasi Presiden dan Mendagri yang telah mendengar aspirasi masyarakat Papua sehingga melakukan pemekaran 3 daerah otonomi baru (DOB), yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Sejak 2019 Ribka mengatakan, terus terjadi dialog intensif dengan Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian.

“Setiap kali Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito datang ke Papua, selalu terjadi dialog intensif. Kami sampaikan aspirasi masyarakat kepada beliau-beliau. Semua itu didengar. Apa yang disampaikan kepada Mendagri juga diteruskan kepada Presiden. Hasilnya seperti terjadi sekarang ini,” ujar Ribka.

Ribka Haluk memiliki banyak pengalaman di bidang pemerintahan. Saat ini Ribka juga menjabat sebagai Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Dia juga mengukir sejarah sebagai perempuan Papua pertama yang menjadi Pj Gubernur di Papua.

Perjuangan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) demi menyejahterakan masyarakat di Papua hingga terbentuk 3 provinsi baru seperti saat ini, ungkap Ribka Haluk, merupakan Rahmat Tuhan bagi orang Papua.

“Tugas kami dari Bapak Presiden, antara lain, membuat perangkat daerah seperti pembentukan lembaga MRP, lembaga  legislatif daerah, pembangunan infrastruktur, pembentukan pemerintahan untuk pelayanan publik. Ini sesuatu yang baru,” tutur Gubernur Ribka.

Bersama tim dan bupati dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk harus bisa menyelesaikan tugas-tugas berat itu hingga terpilih gubernur definitif pada 2024.

“Tentu saja dengan dukungan semua pihak, masyarakat, dan Muspida setempat, maka saya sebagai pemegang kendali saat ini bisa melakukan kerja sama melaksanakan apa yang ditugaskan oleh negara,” ungkap Ribka.

Efektivitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat membutuhkan pemekaran daerah. Tak mungkin Papua yang begitu luas hanya memiliki dua provinsi. Percepatan pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur memungkinkan pembangunan di daerah itu dapat tercapai.

Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo guna terjadi transformasi pada banyak bidang masyarakat.

Provinsi Papua Tengah mencakup wilayah Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiay, Intan Jaya, dan Deiyai.

Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk tercatat pernah menjadi Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua (2024-2022), menjadi Penjabat Bupati Yahukimo (2021) dan Penjabat Bupati Mappi (2017).

Di tangan peraih Doktor Ilmu Manajemen Universitas Cenderawasih itu, masa depan masyarakat Provinsi Papua Tengah terus dibangun dengan optimisme dan harapan.

Provinsi Papua Tengah adalah sebuah daerah otonomi baru (DOB) di Pulau Papua, Indonesia.

Ibu Kota Provinsi Papua Tengah adalah Nabire, di Kabupaten Nabire.

Nabire menjadi daerah yang sangat strategis dan menjadi pintu gerbang tol laut bagi kabupaten lainnya yang ada di wilayah Mee Pago.

Provinsi Papua Tengah adalah salah satu daerah hasil pemekaran dari Provinsi Papua yang diresmikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) pembentukan tiga provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua pada Kamis 30 Juni 2022.

Provinsi Papua Tengah meliputi wilayah administrasi Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU