“Maksudnya perencanaan yang selama ini mengejar anggaran di waktu terakhir harus di rubah, sehingga serapan anggaran betul-betul maksimal,”ungkap Saulatu.
Ambon, suaradamai.com – Anggota DPRD Maluku, Halimun Saulatu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk memaksimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.
Ia mengatakan, berdasarkan pengalaman, serapan anggaran Pemprov Maluku setiap enam bulan baru mencapai 30 persen hingga 35 persen, nanti di enam bulan kemudian Pemprov Maluku mulai mengejar target.
Olehnya itu, dalam setiap pembahasan di tingkat provinsi maupun badan anggaran (Banggar) harus merubah pola perencanaan.
“Semestinya tidak seperti itu, harusnya enam bulan awal sudah harus masuk 40 persen dan 50 persen, karena biar bagaimanapun serapan anggaran berpengaruh terhadap kebijakan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Saulatu kepada awak media, Rabu (01/12/2021).
Politisi Partai Demokrat dari daerah pemilihan (dapil) Maluku Tengah (Malteng) ini juga meminta agar Pemprov bisa merubah pola perencanaan yang terkesan, kalau selama ini hanya mengejar anggaran saja, tanpa memiliki program yang tepat sasaran.
“Maksudnya perencanaan yang selama ini mengejar anggaran di waktu terakhir harus di rubah, sehingga serapan anggaran betul-betul maksimal,”ungkap Saulatu.
Atas dasar itu, berbagai masukan dan usulan para wakil rakyat kepada eksekutif agar alokasi dana yang terbatas, sedianya dimanfaatkan secara baik, sehingga berdampak positif bagi masyarakat.
Dia berharap apa yang disampaikan nanti dapat menjadi masukan untuk perencanaan di Pemda Maluku, agar lebih baik lagi kedepan.
Seraya meminta Pemprov Maluku untuk memperkecil perjalanan dinas dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga kedepan anggaran lebih banyak masuk kepada belanja yang bersentuhan dengan masyarakat.
“Ternyata saya melihat bahwa masih begitu banyak anggaran perjalanan dinas, walaupun memang fungsi provinsi adalah koordinasi, tapi kemudian bukan berarti kegiatan mengabaikan penekankan angka kemiskinan, tapi ini harus juga menjadi perhatian seruis dari pemerintah,” jelas dia.
Editor: Petter Letsoin
Baca juga:
