Peserta PPRA 64 Lakukan Studi Strategis Dalam Negeri di DPRD Maluku

Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury meminta Lemhanas RI agar bantu mendorong penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) dan pembentukan UU Kepulauan.


Ambon, suaradamai.com – Sebanyak 25 peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke-64 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, melakukan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (4/7/2022).

SSDN merupakan studi lapangan bagi peserta Lemhanas untuk melihat langsung pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Termasuk mempelajari, memahami, dan mengkaji potensi daerah dan berbagai permasalahan yang dihadapi, ditinjau dari berbagai aspek dalam perspektif ketahanan nasional.

Kegiatan SSDN dipusatkan di ruang rapat Lantai 5 Baileo Rakyat, Karang Panjang, Ambon. Hadir dalam pertemuan, Deputi Pendidikan Lemhanas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso dan rombongan, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, dan sejumlah wakil rakyat.

Dalam sambutan Gubernur Lemhanas RI yang dibacakan oleh Mayjen TNI Sugeng Santoso, menjelaskan bahwa Lemhanas RI adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Salah satu tugas dan fungsi Lemhanas RI adalah melakukan pengkajian strategis terhadap berbagai persoalan bangsa dalam bentuk nasional, regional, maupun nasional. Hasil kajian itu dijadikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden.

SSDN, sambung Gubernur Lemhanas, merupakan salah satu program praktek lapangan berupa kunjungan untuk memahami, mempelajari dan mengkaji potensi daerah dan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah, ditinjau daerah aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan (hankam), dalam sudut pandang ketahanan nasional.

Kegiatan SSDN ini dilaksanakan selama lima hari, 4-8 Juli 2022, di empat provinsi, yaitu Povinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Jawa Timur.

Diharapkan melalui kegiatan ini, peserta dapat mengetahui tata kelola pemerintahan daerah dan permasalahan yang dihadapi, kaitannya dengan ketahanan nasional.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi di Bumi Raja-raja. Bagi Wattimury, Maluku sebenarnya tidak miskin, tetapi dimiskinkan oleh pemerintah pusat melalui regulasi dan kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi Maluku.

Maluku, Wattimury tegaskan, harus dibangun dari laut ke darat karena 92,4 persen luas wilayah Maluku adalah laut. Sebab itu, ia meminta Lemhanas agar bantu mendorong penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) dan pembentukan UU Kepulauan.

Selain Wattimury, sejumlah wakil rakyat juga memberikan pandangan kepada rombongan Lemhanas.

Menanggapi berbagai masukkan dan aspirasi yang disampaikan, Deputi Pendidikan Lemhanas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso menegaskan bahwa pihaknya bukanlah pengambil kebijakan. Namun, usulan ini akan dikaji dan dilanjutkan ke Presiden.

Untuk diketahui, peserta SSDN kali ini berasal dari berbagai unsur, antara lain DPR RI, TNI, Polri, Lemhanas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Pemprov Sulawesi Utara, Pemprov Papua, PT. Pertamina, Ombudsman, Universitas Pertahanan, dan BNN.

Editor: Labes Remetwa


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU