Ambon, suaradamai.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Lucky Upulatu Nikjuluw, mengingatkan Penjabat (Pj) Wali Kota Ambon untuk bersikap tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Pernyataan ini disampaikan Lucky saat diwawancarai di Kantor DPRD Kota Ambon, Senin (12/8/2024). Ia meminta agar Pj Wali Kota Ambon memastikan seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kota Ambon menjaga netralitas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.
“ASN dilarang terlibat dalam politik praktis, apalagi menjadi tim sukses atau mempromosikan calon tertentu di media sosial. Pj Wali Kota harus tegas menertibkan ASN yang melanggar aturan ini,” tegas Lucky.
Tim Pengawasan Netralitas ASN
Lucky juga menyebutkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah membentuk tim khusus untuk mengawasi netralitas ASN. Tim ini bertugas memastikan bahwa ASN tidak terlibat politik praktis selama Pilkada serentak berlangsung.
“Tim ini akan bertindak sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi. Saya berharap Pj Wali Kota dapat mengawasi hal ini dengan serius demi menjaga profesionalisme dan netralitas ASN,” tambahnya.
Peran Pj Wali Kota Sebagai Role Model
Selain menekankan pentingnya netralitas ASN, Lucky juga meminta Pj Wali Kota Ambon untuk menjadi role model dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan penyelenggaraan Pemilukada yang sukses.
“Pejabat harus menjadi contoh yang baik bagi kepala daerah terpilih hasil Pemilu serentak 27 November mendatang. Hal ini meliputi peran sebagai role model dalam pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan menyukseskan Pemilukada,” jelasnya.
APBD Perubahan dan Tata Kelola Keuangan
Lucky juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, terutama dalam APBD Perubahan. Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Ambon dapat meningkatkan tertib administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
“Semua pola tata kelola keuangan harus dilakukan dengan baik agar tahun depan kita bisa keluar dari status disclaimer. Ini khususnya berlaku bagi OPD yang masih belum tertib dalam administrasi keuangan,” tutupnya.