Sam’s Studios hadir dengan konsep modern yang dirancang untuk memberikan pengalaman sinematik premium kepada penonton.
Jakarta, SuaraDamai.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, secara simbolis meresmikan bioskop Sam’s Studios di Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis (5/12/2024). Jaringan bioskop ini disebut akan dikembangkan di 17 kabupaten, dengan harapan membawa dampak positif bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitarnya.
Namun, langkah Raffi Ahmad ini menuai perhatian warganet yang mempertanyakan potensi konflik kepentingan dalam perannya sebagai pejabat publik sekaligus pengusaha. Sejumlah pengguna media sosial mengaku bingung dengan posisi Raffi saat meresmikan bioskop, apakah bertindak sebagai Utusan Khusus Presiden atau sebagai pemilik dan investor bisnis tersebut.
“Jadi Raffi Ahmad gandeng RANS Ent buat bangun Sam’s Studio Bioskop yang mana Raffi Ahmad juga salah satu pemiliknya,” tulis akun @hnira***, Sabtu (7/12/2024). “Ini Raffi lagi bertindak sebagai pejabat publik atau pengusaha?” tambah akun @nabiy*** pada Minggu (8/12/2024).
Pandangan Ahli Hukum
Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Richo Andi Wibowo, menilai terlalu dini untuk menyimpulkan adanya konflik kepentingan. Menurutnya, konflik kepentingan terjadi jika seorang pejabat menggunakan wewenangnya untuk memberikan keuntungan pribadi atau memengaruhi pihak lain untuk melancarkan bisnisnya.
“Misalnya, jika Raffi memiliki kewenangan atau memengaruhi pejabat lain untuk memberikan keistimewaan pada bisnis ini, itu bisa dianggap sebagai konflik kepentingan,” jelas Richo dalam wawancara pada Senin (9/12/2024).
Richo menambahkan, situasi ini menjadi ganjil karena Raffi, dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, meresmikan bisnis yang secara langsung terafiliasi dengannya. Hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa bisnis tersebut menggunakan posisi Raffi untuk meningkatkan reputasi atau mendapatkan keistimewaan tertentu.
“Publik jadi bingung, apakah dia bertindak sebagai perwakilan pemerintah atau sebagai pengusaha? Apalagi jika dia tidak memberikan perlakuan yang sama kepada bisnis serupa yang tidak terafiliasi dengannya,” imbuh Richo.
Menghindari Potensi Konflik
Untuk menghindari konflik kepentingan di masa depan, Richo menyarankan agar Raffi tidak meresmikan kegiatan bisnis yang terafiliasi dengannya. “Sebagai pejabat publik, Raffi harus memastikan bahwa posisinya tidak digunakan untuk memberikan keistimewaan pada bisnis yang terkait dengan dirinya,” ujar Richo.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan peran serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik yang diwakili oleh Raffi Ahmad.