Rekomendasi LKPJ Wali Kota, DPRD Tual Beri Catatan Dinas PRKP

DPRD nenilai pelaksanaan program kegiatan pembangunan rumah kumuh belum sepenuhnya menyentuh warga yang membutuhkan, untuk itu ke depan pelaksanaan program dimaksud harus diprioritaskan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan atau tepat sasaran.


Tual, suaradamai.com – Gelar Paripurna oleh DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali kota Tual (LKPJ) beberapa waktu lalu, telah menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Kota Tual.

Dalam paripura itu DPRD telah menghasilkan tujuh catatan penting untuk dinas ini, diantaranya;

Keseluruhan program dan urusan wajib pelayanan dasar Perumahan rakyat dan kawasan permukiman oleh dinas PRKP sebanyak 5 program dan 17 kegiatan, dengan alokasi belanja langsung sebesar 2 miliar 388 juta  804.272 dengan realisasi anggaran sebesar 2 miliar 364 juta 389.674 atau 98,98%. DPRD Tual menilai bahwa tingkat penyerapan anggaran pada dinas ini cukup maksimal.

DPRD nenilai pelaksanaan program kegiatan pembangunan rumah kumuh belum sepenuhnya menyentuh warga yang membutuhkan, untuk itu ke depan pelaksanaan program dimaksud harus diprioritaskan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan atau tepat sasaran.

DPRD mendorong Pemerintah Daerah Kota Tual dalam hal ini dinas terkait agar lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga Sebagai pelaksana kegiatan serta kualitas pekerjaan dapat bernilai guna sesuai pemanfaatannya.

Selanjutnya, penataan kawasan kumuh di Kota Tual dapat merubah wajah kota tual menjadi lebih baik dan indah jika dipandang dari Kabupaten Maluku Tenggara, namun hal tersebut tidak terjadi pada wilayah pelabuhan kota Tual dan sekitarnya mengingat wilayah itu sebagai pintu masuk melalui jalur laut. Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar daerah di sekitar pelabuhan dan sekitarnya harus menjadi perhatian dan ditata dengan baik agar terlihat agar terlihat bersih dan indah ketika dipandang dari laut.

Berikutnya, terhadap pembangunan rumah BSPS yang bersumber dari APBD provinsi Maluku sebesar 15 juta per kepala keluarga maka untuk perumahan di Kecamatan Kepulauan Kur, DPRD berpendapat bahwa dana tersebut tidak relevan karena tingginya biaya mobilisasi sehingga dianggap tidak maksimal untuk itu perlu adanya dana sharing dari pemerintah kota Tual yang bersumber dari DAU agar hasil pembangunan tersebut maksimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

DPRD meminta kepada Wali Kota Tual untuk mengevaluasi kembali jabatan rangkap pada kepala Bappeda sekaligus Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja secara profesional dalam tugasnya.

Terakhir, DPRD mempertanyakan kepada pemerintah Kota Tual mengenai banyak anggaran yang telah dialokasikan pada setiap tahun APBD kepada dinas terkait lewat program dan kegiatan, namun pada kenyataannya berdasarkan hasil pantauan DPRD masih terdapat pemukiman yang belum tertangani dengan baik.

Editor: Petter Letsoin.


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU