Sampaikan Nota Pengantar, Wabup Malra: Defisit APBD Perubahan 2022 Dirancang Nihil

Dari sisi pendapatan, secara keseluruhan total pendapatan daerah tidak mengalami perubahan dibanding proyeksi pendapatan dalam APBD Induk 2022.


Langgur, suaradamai.com – Wakil Bupati Maluku Tenggara (Malra) Petrus Beruatwarin menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2022.

Dalam rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan Perubahan KUA dan PPAS 2022 serta Penyampaian Nota Pengantar Keuangan di Ruang Sidang Utama DPRD Malra, Rabu malam (26/10/2022), Wabup Beruatwarin mengatakan, defisit APBD Perubahan 2022 dirancang berimbang atau nihil.

Ia menjelaskan, dari sisi pendapatan, secara keseluruhan total pendapatan daerah tidak mengalami perubahan dibanding proyeksi pendapatan dalam APBD Induk 2022.

Pengurangan yang terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,35 miliar, mampu diimbangi dengan naiknya pendapatan transfer dengan nilai yang sama.

Sementara dari sisi belanja, lanjut Wabup, sesuai hasil pembahasan KUPA dan PPAS 2022, termasuk dengan adanya penambahan belanja dari OPD, maka posisi anggaran pada pembahasan tercatat mengalami defisit sebesar kurang lebih Rp75 miliar.

Terhadap defisit anggaran ini, maka dilakukan rasionalisasi terhadap usulan tambahan dan berhasil menekan angka defisit menjadi Rp35 miliar.

Selanjutnya, untuk posisi defisit tersebut, ada dua solusi yang ditawarkan. Pertama, menangguhkan semua usulan tambahan baru, baik dari pemerintah daerah maupun visi Banggar.

Kedua, menggunakan anggaran dari komponen pengeluaran pembiayaan, yaitu penangguhan kewajiban terhadap pembayaran pokok pinjaman kepada PT. SMI. Semula dianggarkan sebesar Rp50 miliar, turun menjadi Rp20 miliar. Pengurangan ini sesuai hasil perhitungan dan simulasi progres kerja di lapangan, dengan estimasi waktu pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2022.

Setelah melalui pembahasan antara TAPD bersama Banggar DPRD, dan ditindaklanjuti dengan pembahasan antara Pimpinan DPRD bersama Kepala Daerah (Bupati), maka diputuskan untuk menggunakan alternatif kedua.

Dengan demikian, tersedia anggaran yang dapat menutupi defisit sebesar Rp30 miliar.

Wakil Bupati menambahkan, anggaran Rp30 miliar ini mampu mengakomodir penambahan pada kegiatan prioritas, penting, dan mendesak, di antaranya penganggaran gaji PPPK formasi tahun 2022 yang akan diseleksi pada September mendatang; pembayaran iuran BPJS; belanja tenaga honorer bidang pendidikan, kesehatan, Satpol PP, DPRD, dan beberapa OPD lainnya; mengakomodir kegiatan-kegiatan persetujuan mendahului APBD; penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pesparani Maluku; dan penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) tahun 2022; serta beberapa kegiatan prioritas, penting, dan mendesak lainnya.

Uraian Belanja dan Pembiayaan pada APBD Perubahan 2022

Wabup menjelaskan, sebelum perubahan APBD, total belanja dianggarkan sebesar Rp1,021 triliun. Ini mengalami penyesuaian naik menjadi Rp1,028 triliun, atau terjadi penambahan sebesar Rp7,72 miliar.

Wabup menyebut komponen belanja yang mengalami perubahan, antara lain:

  1. Belanja Operasi mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp539,9 miliar, naik menjadi Rp578,71 miliar. Atau bertambah sebesar Rp38,81 miliar.
  2. Belanja modal mengalami penyesuaian turun. Sebelum perubahan, belanja modal dianggarkan sebesar Rp290,34 miliar, turun menjadi Rp262,58 miliar atau berkurang sebesar Rp27,75 miliar.
  3. Belanja Tak Terduga (BTT) mengalami penyesuaian turun. Sebelum perubahan, BTT dianggarkan sebesar Rp5 miliar. Turun pada Perubahan APBD menjadi Rp558,7 juta, atau berkurang sebesar Rp4,44 miliar. Pengurangan ini disebabkan karena adanya pergeseran belanja dari komponen BTT ke program dan kegiatan OPD dalam rangka penanggulangan bencana maupun penanganan konflik sosial.
  4. Komponen belanja transfer mengalami penyesuaian naik. Pada APBD Induk, komponen ini dianggarkan sebesar Rp186 miliar. Naik menjadi Rp187,11 miliar, atau bertambah sebesar Rp1,11 miliar.

Perbandingan antara pendapatan dan belanja pada APBD Perubahan ini, kata Wabupt, melahirkan defisit anggaran sebesar Rp96,43 miliar.

Untuk mengakomodasi defisit tersebut, pada sisi pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Penerimaan pembiayaan sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp153,71 miliar, mengalami penyesuaian pada perubahan APBD menjadi Rp119,43 miliar, atau berkurang sebesar Rp34,27 miliar. Pengurangan ini disebabkan oleh turunnya penerimaan pembiayaan Silpa. Sebelumnya Silpa dianggarkan sebesar Rp29,71 miliar, tetapi setelah diaudit BPK, hanya tercatat Rp19,43 miliar, atau berkurang sebesar Rp10,27 miliar.
  2. Penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah juga mengalami koreksi. Sebelum perubahan dianggarkan sebesarRp124 miliar. Pada APBD Perubahan turun menjadi Rp100 miliar, atau berkurang sebesar Rp24 miliar.
  3. Komponen pengeluaran pembiayaan dianggarkan turun dibanding APBD Induk 2021. Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp65 miliar, turun menjadi Rp23 miliar, atau berkurang sebesar Rp42 miliar.

Wabup menjelaskan, perbandingan antara pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp96,43 miliar.

“Dengan demikian, rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, yang diserahkan malam hari ini kepada Dewan yang Terhormat, dirancang berimbang atau nihil,” pungkas Wabup.

Editor: Labes Remetwa


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU