Ketiga Organisasi Kepemudaan (OKP) ini berpendapat bahwa informasi soal “65 persen ASN Pemkot Tual menggunakan narkoba” telah menimbulkan kegaduhan di publik.
Langgur, suaradamai.com – Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung yang terdiri atas GMNI Cabang Tual, PMKRI Cabang Tual, dan GMKI Cabang Tual-Malra, mendesak Pj. Wali Kota Tual R. Affandy Z. Hasanusi agar segera mengelar tes urin masal terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal tersebut disampaikan dalam rangka menanggapi debat kandidat yang kedua Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual di Gedung LPTQ, Senin (11/11/2024) malam.
Dalam debat tersebut, terungkap informasi sekitar 65 persen ASN Pemkot Tual positif menggunakan narkoba. Hal ini kemudian menimbulkan saling serang antar Paslon dalam agenda “baku melawan” yang digelar oleh KPU itu.
Materi debat itu nampaknya masih menjadi perdebatan hingga kini. Ketua GMKI Tual-Malra Kristo Omaratan mengatakan informasi “keterlibatan ASN dalam penggunaan narkoba” itu telah menimbulkan kegaduhan.
“Hal ini sekarang menjadi gaduh di Kota Tual. Sebagai mitra kritis pemerintah, kami menyikapi hal tersebut secara serius,” ungkap Omaratan kepada Suaradamai.com, di Margasiswa PMKRI Langgur, Selasa (12/11/2024).
Di tempat yang sama, Ketua GMNI Cabang Tual Abdul Malik Renggur juga berpendapat serupa. Ia juga mengungkap bahwa narasi yang dibangun dalam debat tersebut merupakan masalah yang harus segera disikapi.
Senada dengan Omaratan dan Renggur, Ketua PMKRI Cabang Tual Zacharias Simon Febby mengatakan, informasi tersebut turut mengganggu tingkat kepercayaan publik terhadap Pemkot Tual.
Sebab itu, ketiga pucuk pimpinan OKP masing-masing mendesak Pj. Wali Kota Tual untuk segera melaksanakan tes urin masal. Mereka mendukung penuh Pemkot Tual untuk melakukan tes dimaksud sehingga dapat mengembalikan marwah dan citra Pemkot Tual.
“Kalaupun informasi keliru, maka secepat mungkin melakukan konfirmasi melalui media. Sehingga tidak membuat bingung masyarakat terkait informasi tersebut,” tambah Febby.
Soal kapan harus dilakukan tes urin, GMNI, PMKRI, dan GMKI mendesak agar dalam sehari dua ini sudah bisa dilakukan tes.
“Harapan kita agar sebelum Pilkada sudah harus diselesaikan. Sehingga ini mengembalikan citra,” ujar Renggur.
“Kalau sampai Pj. Wali Kota tidak bisa mengambil langkah, maka kami [PMKRI Tual] bisa menuding Pj. Wali Kota juga termasuk dalam persoalan ini,” tambah Febby.
Renggur menambahkan, apabila tes urin tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat, maka pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi.
“Langkah yang terakhir menurut kami GMNI. Ketika persoalan ini tidak serius ditangani, maka yang pasti kita akan turun jalan dan menyuarakan. Karena ini adalah bagian dari fungsi kontrol dan bagaimana kita menjaga Kamtibmas di Kota Tual,” tutup Renggur.
Suaradamai.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Pj. Wali Kota Tual R. Affandy Z. Hasanusi. Namun, hingga berita ini tayang, belum ada respon.
Editor: Labes Remetwa