Label Kebebasan Pers
Tag: Kebebasan Pers
PMKRI Minta Polres Malra Tuntaskan Kasus Dugaan Penganiayaan Istri Wartawan di Malra
Peristiwa penganiayaan terhadap junalis maupun keluarga jurnalis yang terjadi di Malra belakangan ini, menurut PMKRI, merupakan upaya pembungkaman kebebasan pers.
Malam Ini, Polres Malra Gelar Perkara Kasus Penganiayaan Wartawan
“Sebentar baru kita tingkatkan ke penyidikan,” kata Kasatreskrim Polres Malra Iptu. Dominggus Bakarbessy di ruang kerjanya, Kamis (28/9/2023).
PWI Malra Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku Penganiayaan Wartawan
“Kalau Kepolisian Resor (Polres Malra) lambat maka tentunya kita akan tindaklanjut ke Polda Maluku,” kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Maluku...
Kecam Penganiayaan Jurnalis di Malra, AJI Ambon Minta Kepolisian Segera Proses Hukum Pelaku
Penghalangan kerja jurnalistik diancam pidana penjara 2 tahun dan denda Rp500.000.000 sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU Pers.
Dinas Kominfo Tanggapi Pemberitaan terkait Penganiayaan oleh ‘Preman’ Bupati Malra
“Bupati Maluku Tenggara sendiri tidak mentolerir kekerasan dalam bentuk apapun,” tegas Raharusun.Langgur, suaradamai.com -...
- Advertisment -
BERITA PILIHAN
Jelang HKBN 2023, TPID Maluku Laksanakan HLM Pengendalian Inflasi
Ambon, Suaradamai.com – Menjelang Hari Besar Kagamaan Nasional Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, maka Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan High Level Meeting...
Buka Seminar DWP, Ririmasse Ingatkan Istri Dukung Tugas Suami
Berangkat dari pengalaman birokratnya pada berbagai jabatan, Ririmasse mengingatkan para istri agar mampu menjaga suami dalam bentuk mendukung tugas – tugas suami.
Tahun Depan, Polikant Buka Prodi Baru untuk Program D3, D4, dan Program Pasca Sarjana
Polikant berencana membuka Prodi non-eksakta untuk program D3 dan D4. Sementara untuk Program Pasca Sarjana atau S2 terapan, direncanakan akan dibuka dua...
Ketua Bawaslu Malra: Jadikan Pasal 7 Larvul Ngabal sebagai Modal untuk Pemilu 2024 Berkualitas
Bawaslu Malra berkomitmen membangun kerja sama dengan seluruh stakeholder dalam menghadirkan Pemilu 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.