Ambon, suaradamai.com – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, Hendro Tri Prasetyo, menerima kunjungan studi banding dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon terkait pelaporan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Jumat (25/10).
Bertempat di ruang rapat pimpinan, Hendro bersama Kepala Bagian Umum, Eko Hardianto, Kepala Sub Bidang Pengelolaan BMN dan Keuangan, Michael Huwae, serta para operator, berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik IAIN Ambon, Hamirudin, beserta jajaran. Diskusi ini berfokus pada tata pelaporan dan pengelolaan BMN di lingkungan Kemenkumham Maluku.
Hendro mengawali diskusi dengan menyampaikan bahwa pengelolaan BMN di Kanwil Maluku menghadapi tantangan, terutama terkait penataan dan penertiban aset akibat pemisahan institusi dengan Pengadilan. Hal ini menyebabkan duplikasi aset dan kesulitan dalam penghapusan aset yang rusak berat atau tidak ada lagi. Namun, ia menegaskan bahwa upaya inventarisasi aset kini telah berjalan dengan baik hingga ke tingkat satuan kerja.
“Pengelolaan BMN Kanwil Maluku dengan berbagai kendala sejak pemisahan institusi memang menjadi perhatian kami. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, seluruh BMN telah terinventarisir dengan baik, bukan hanya di Kanwil tetapi juga hingga tingkat satuan kerja,” ujar Hendro.
Hendro juga menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian Kanwil Kemenkumham Maluku yang perlahan menjadi role model bagi instansi pemerintahan lainnya. Ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kanwil Maluku sebagai contoh dalam pengelolaan BMN dan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya di lingkungan Kemenkumham, tetapi juga di tingkat pemerintah daerah hingga kabupaten, kota, dan desa.
“Saya berterima kasih kepada IAIN Ambon yang memilih Kanwil Kemenkumham Maluku sebagai subjek studi banding dalam tata kelola BMN. Pencapaian ini juga berkat kerja keras jajaran kami, seperti predikat Operator BMN Terbaik yang diraih Ibu Jo dari KPKNL, serta keberhasilan sebelumnya dalam mendukung Kabupaten Seram Bagian Timur meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” ungkap Hendro dengan bangga.
Acara dilanjutkan dengan diskusi dan berbagi tips serta trik dalam pelaporan dan tata kelola BMN, termasuk manajemen aset dan penghapusan barang. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BMN secara efektif dan efisien.