Masalah aset ini dapat menurunkan predikat pengelolaan keuangan Tual dan Malra, dari opini WTP ke WDP.
Tual, suaradamai.com – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Rizal Suhaili menyarankan Pemerintah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan aset daerah.
Hal ini disampaikan Suhaili saat bersilaturahmi dengan Pemerintah Kota Tual di Aula Kantor Walikota Tual, Jumat (18/9/2020).
Baca juga: Wawali Tual Beri Waktu bagi Kasatpol PP Malra Tarik Pernyataannya terkait Aset
Menurut Suhaili, harusnya setelah undang-undang pemekaran terbit, daerah induk menyerahkan semua aset yang masuk dalam daerah baru kepada daerah baru.
Namun sejak pemekaran pada 2007, belum ada kejelasan penyerahan aset.
“Harap ini menjadi perhatian. Kan kita sudah WTP sekarang. Jangan sampe, gara-gara masalah aset tidak tuntas, turun kita, WDP lagi. Tolong dijaga ini. Malra juga begitu. Maka dua pihak harus duduk bersama,” jelas Suhaili.
Suhaili menambahkan, pihaknya dapat menjadi mediator, membantu pemerintah kedua daerah. Di kantornya, lanjut Yusuf, punya tim yang disebut Tim Hambatan Kelancaran Pembangunan. Tim ini juga bertugas membantu daerah pemekaran menyelesaikan masalahnya.
“Kita siap untuk memediasi Pemkab Malra dan Pemkot Tual untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini (aset) dengan baik,” ujar Suhaili.
Baca juga: Harus Bentuk Tim Khusus Tangani Persoalan Aset Daerah di Tual-Malra
Untuk diketahui, ada lima aset yang jadi persoalan, di antaranya Rumah Dinas Bupati, Pendopo Yarler, Rumah Dinas Wakil Bupati, SKB, dan LPTQ.
Editor: Labes Remetwa