Wabup Malra: Pemda Berkewajiban Memastikan Kebijakan Anggaran Daerah Aman 

“Urgensi pelaksanaan APBD Perubahan Malra tahun 2022 merupakan kebutuhan penting dan mendesak. Tiga kriteria, persyaratan dilakukannya perubahan anggaran, sesuai Pasal 161 PP Nomor 12 tahun 2019 telah terpenuhi,” kata Wabup Malra Petrus Beruatwarin.


Langgur, suaradamai.com – Wakil Bupati Maluku Tenggara (Malra) Petrus Beruatwarin menegaskan, pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga dan memastikan kebijakan anggaran daerah benar-benar aman.

“Aman terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan, maupun aman dari sisi akuntansi pemerintah daerah,” tegas Wakil Bupati dalam sambutannya pada paripurna penetapan APBD Perubahan 2022, Sabtu (29/10/2022).

Sebagai contoh, proses pembahasan APBD Perubahan 2022. Wabup menuturkan, proses pembahasan tersebut sudah dimulai dari penyampaian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat komisi, penyepakatan di tingkat Badan Anggaran (Banggar), penyampaian dan pembahasan Ranperda Perubahan, hingga persetujuan dan penetapan.

“Urgensi pelaksanaan APBD Perubahan Malra tahun 2022 merupakan kebutuhan penting dan mendesak. Tiga kriteria, persyaratan dilakukannya perubahan anggaran, sesuai Pasal 161 PP Nomor 12 tahun 2019 telah terpenuhi,” tegas Wabup.

Tiga kriteria tersebut yaitu, pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, di antaranya, target-target pendapatan hingga belanja yang harus mengalami penyesuaian.

Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, yaitu beberapa pergeseran anggaran yang terjadi, baik menurut sifatnya sesuai kebutuhan, maupun karena tuntutan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan.

Hal-hal yang menjadi kriteria tersebut, menurut Wabup, dapat menunjukkan bahwa beberapa penyesuaian harus dilakukan. Berbagai penyesuaian telah dibahas, dan terakhir pada pembahasan Ranperda Perubahan APBD, masih terdapat penyesuaian-penyesuaian.

Wabup mengaku, masih banyak kebutuhan yang belum dapat dipenuhi dalam Perubahan APBD 2022 ini, termasuk kebijakan tertentu yang terpaksa harus dirasionalisasi.

“Namun, dari semua itu, penting untuk sama-sama kita pahami, bahwa kebijakan yang diambil semata-mata untuk menjawab kebutuhan yang benar-benar prioritas, penting, dan mendesak,” kata Wabup.

“Pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga dan memastikan kebijakan anggaran daerah benar-benar aman,” pungas mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Malra itu.

Editor: Labes Remetwa


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU