Ambon, Suaradamai.com– Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus berupaya memastikan seluruh kepala pemerintah negeri dalam wilayah Kota Ambon memiliki kepala pemerintahan negeri yang definitif guna menunjang tugas pembangunan pada setiap desa negeri di kota yang bertajuk manise ini.
Demikian disampaikan Penjabat Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena kepada awak media di Ambon, Selasa (3/10/2023).
“Sampai saat ini masih terdapat delapan negeri adat di Kota Ambon yang belum memiliki raja definitif,” ungkap Wattimena.
Untuk itu, katanya, Pemkot Ambon akan terus mendorong proses yang tengah berlangsung pada setiap negeri lewat badan Saniri untuk dapat menyelesaikan penetapan raja.
“Tahapan proses penetapan raja adat pada tingkat negeri menjadi kewenangan penuh seluruh pemangku kepentingan yang ada negeri, sehingga Pemkot Ambon tidak bisa melakukan intervensi dalam bentuk apa pun dan hanya memberikan pemahaman,” jelas Wattimena.
Sehingga, lanjutnya, jika seluruh proses tahapan dalam penetapan raja negeri adat telah dilakukan dan selanjutnya diusulkan ke Pemkot Ambon untuk dapat dilaksanakan pelantikan, maka sesuai ketentuan dan aturan pelantikan segera dilakukan untuk penetapan raja definitif.
“Dalam waktu dekat ini proses pelantikan raja definitif Negeri Naku akan dilaksanakan, nantinya semua pemangku kepentingan di Negeri Naku akan dikumpulkan untuk duduk bersama, sehingga Negeri Naku dapat memiliki raja definitif,” pungkas Wattimena.
Untuk diketahui, saat ini masih terdapat beberapa negeri adat yang belum menetapkan raja definitif, yakni Batu Merah, Passo, Silale, Tawiri, Hative Besar, Negeri Amahusu, Naku, dan Rumah Tiga. Hal ini disebabkan adanya persoalan pada tingkat saniri dan mata rumah parentah yang perlu diselesaikan secara internal pada setiap negeri.
KOMENTAR TERBARU