Ambon, suaradamai.com – Usai menerima Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Maluku, untuk lanjut sebagai Penjabat Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengatakan ada 5 program prioritas yang akan diusulkan ke DPRD Kota Ambon.
“Kebijakan prioritas yang telah saya sampaikan di awal periode pertama itu ada 11 program. 11 program prioritas ini ada yang saya bilang sudah selesai, Ada yang masih terus dilanjutkan,” ungkap Wattimena di Gubernur, Senin (29/5).
Untuk itu, katanya, ditahun kedua ini, dirinya akan merangkum program yang belum selesai di tahun pertama untuk dijadikan dalam 5 program prioritas.
“Tahun kedua ini, saya telah merangkumnya kedalam 5 kebijakan saja. 5 kebijakan yang intinya adalah melanjutkan yang kemarin dan ada hal-hal yang ditambahkan lagi,” jelas Wattimena.
Menurutnya, hal tersebut bukanlah hal yang biasa. Tapi hanya untuk membingkai Pemkot Ambon sehingga bekerja dengan arah dan tujuan yang jelas.
“Kebijakan prioritas fungsinya untuk kita bisa bekerja lebih terarah serta memiliki tujuan yang jelas. Karena untuk membingkai supaya seluruh jajaran pemerintah Kota Ambon bekerja dalam bingkai dalam garis yang sama untuk pencapaian tujuan,” terang Wattimena.
Untuk itu, tambahnya, kelima program prioritas tersebut akan disampaikan ke DPRD Kota Ambon, baru disampaikan dengan rinci ke masyarakat kota.
“Untuk rincian 5 program tersebut, saya sampaikan dulu ke DPRD. Setelah itu, baru kita umumkan untuk masyarakat kota,” tutur Wattimena.
Dikatakan, lima program prioritas tersebut tidak jauh berbeda dengan 11 program prioritas di tahun pertama itu. Tapi di tahun kedua ini, dirinya akan lebih memfokuskan untuk berbagai program yang dilakukan di desa negeri maupun kelurahan.
“Yang pasti tidak jauh berbeda dengan yang kemarin. Tapi yang paling penting adalah ada banyak hal yang akan kita fokuskan untuk dilakukan di desa, kelurahan, negeri. Itu yang nanti akan nampak,” urai Wattimena.
Menurutnya, ada banyak kepentingan yang harus diselesaikan Pemkot di desa, negeri, dan kelurahan.
“Pemkot ada banyak kepentingan yang mesti terselesaikan di desa kelurahan negeri dan itu kebijakan-kebijakan yang harus terimplementasi di tingkat pemerintahan yang terbawa. Karena itu akan saya sampaikan secara resmi nanti,” pungkas Wattimena
Baca juga:
