Beranda blog

Agustinus Orocomna Fokus Perjuangkan DBH Migas dan Hak OAP

Sebelum menjadi Anggota DPR Papua Barat, Putra Kampung Merieb ini memulai kariernya sebagai guru di SD Inpres Merieb selama lima tahun setelah lulus dari STIH Manokwari pada 2012.


Bintuni, suaradamai.comAgustinus Orocomna, putra asli Kampung Merieb, Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, resmi dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP) pada 6 Oktober 2025 di Manokwari.

Perjalanannya dari dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga ke dunia politik kini membuahkan hasil, setelah sebelumnya sempat gagal saat maju dalam pemilihan DPRK Teluk Bintuni tahun 2014.

Pria kelahiran 3 Agustus 1986 dan anak ketiga dari sebelas bersaudara ini, memulai kariernya sebagai guru di SD Inpres Merieb selama lima tahun setelah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari pada 2012.

Agus aktif di berbagai organisasi, di antaranya ia pernah menjabat sebagai Ketua BEM STIH Manokwari, Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Arfak Kabupaten Manokwari, hingga bergabung dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tujuh Suku pada 2021.

Pada 2022, ia mendirikan Forum Anak-Anak Peduli Otsus (Forapelo) Teluk Bintuni, sebagai wadah perjuangan bagi anak-anak asli Papua untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah.

“Setelah kita mendirikan forum itu, banyak hal yang kita perjuangkan, lebih khusus yang berpihak kepada Orang Asli Papua. Kita juga kaderkan anak asli Papua yang sebagian kini ada di DPRK maupun MRP, dan juga kita dorong ke birokrasi sebagai kepala OPD,” ujar Agus kepada suaradamai.com di kediamannya.

Fokus Perjuangan: DBH Migas dan Kesejahteraan OAP

Setelah resmi duduk di kursi DPR Papua Barat, Agus menyampaikan fokus utamanya adalah memperjuangkan keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bagi masyarakat Teluk Bintuni, khususnya masyarakat adat tujuh suku.

“Saya sangat apresiasi dengan Bapak Bupati Teluk Bintuni yang menerima dan ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat adat Sebyar terkait DBH Migas. Ini menjadi pergumulan panjang saya. Karena meskipun Bintuni sebagai daerah penghasil, tapi kita hanya dapat 22 persen. Itu tidak layak,” tegas Agus.

Agus menargetkan agar DBH Migas untuk Teluk Bintuni bisa meningkat menjadi 40–50 persen. Ia juga menyoroti pentingnya realisasi 10 persen untuk masyarakat Sebyar serta pengalokasian Participating Interest (PI) 10 persen ke Teluk Bintuni.

“Saya masih pegang janji Pak Menteri Bahlil pada ulang tahun Teluk Bintuni tahun ini di SP5, bahwa PI 10 persen akan diberikan tahun 2026. Sekarang saya sudah dilantik, saya akan dorong itu. Ini bukan soal Bintuni saja, tapi bagaimana menghargai kami sebagai daerah penghasil. Karena kalau gas ini habis, yang jadi korban itu kami,” ungkap Agus.

Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan OAP

Dalam menjalankan tugasnya, Agus juga berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) melalui tiga sektor utama: pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan.

Di bidang pendidikan, Agus mendorong adanya afirmasi khusus bagi OAP di sekolah-sekolah kedinasan seperti Akmil, Akpol, IPDN, hingga sekolah kedokteran dan sekolah penerbangan.

“Itu harus diperuntukan bagi Orang Asli Papua. Kenapa begitu? Lewat pendidikan dasar seperti itu mereka pulang untuk mengabdi untuk di Tanah Papua. Dan mereka uga membawa nama baik Papua dan juga mereka itu yang akan mendamaikan Tanah Papua,” ujar Agus.

Di bidang pemberdayaan, ia menyoroti pentingnya pembangunan rumah layak huni, sanitasi, serta akses air bersih bagi masyarakat pesisir dan pegunungan.

Selain itu, Agus juga mendorong program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar masyarakat OAP tidak hanya bergantung pada birokrasi, tetapi juga bisa berkembang menjadi pengusaha.

Sementara di bidang kesehatan, perhatian besar diberikan pada penanganan stunting di daerah terpencil, terutama karena minimnya fasilitas seperti puskesmas, pustu, air bersih, dan jamban.

“Kita harus bangun komunikasi baik dengan Bupati, Gubernur, supaya dana Otsus yang dikucurkan di Tanah Papua ini harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Orang Asli Papua yang ada di Teluk Bintuni,” tegas Agus.

Infrastruktur dan Transportasi Jadi Prioritas

Agus juga menyoroti pentingnya pembangunan akses transportasi di Teluk Bintuni yang merupakan kabupaten terluas di Papua Barat.

Ia menyebut wilayah seperti Moskona Barat, Merdey, Biscoop, dan Masyeta dan sekitarnya, membutuhkan perhatian serius baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.

“Saya juga berharap untuk kami dorong dari provinsi, mungkin teman-teman dari sini dorong dari kabupaten. Akses itu lebih penting. Kalau akses bagus, jalan bagus, jembatan bagus, ekonominya bagus,” kata Agus.

Imbauan untuk Persatuan dan Dukungan Pembangunan

Menutup wawancara, Agus mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama masyarakat tujuh suku, untuk bersatu mendukung program-program pembangunan di Teluk Bintuni.

“Saya mengajak semua masyarakat, baik Papua maupun Nusantara, untuk mendukung Pak Bupati Yohanis Manibuy, kami di DPRP, dan Gubernur. Yang penting kita bicara baik, jangan abaikan hak-hak masyarakat adat. Tapi selebihnya kita dukung program strategis nasional seperti MBG, sekolah rakyat, koperasi, dan investasi lainnya. Jauhkan ego dan kelompok-kelompok. Untuk kesejahteraan masyarakat Teluk Bintuni, mari kita jalan sama-sama,” pungkas Agus.

Editor: Labes Remetwa


Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni


Potret Budidaya Teripang Berbasis Sasi di Kompane, Sejalan dengan Visi Ekonomi Biru Bupati Kaidel

Bupati Kaidel melihat peluang emas dari komoditi teripang yang menurutnya selama ini kurang dimaksimalkan.


Dobo, suaradamai.com – Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel memiliki visi strategis untuk memajukan sektor perikanan melalui pengembangan budidaya teripang secara alami dengan menggunakan kearifan lokal berbasis sasi adat.

Ia meyakini Kepulauan Aru memiliki kondisi geografis yang sangat mendukung budidaya teripang berbasis alam. Terumbu karang, ekosistem pesisir, dan tradisi adat sasi menjadi modal penting dalam pengelolaan berkelanjutan.

Bupati Kaidel melihat peluang emas dari komoditi teripang yang menurutnya selama ini kurang dimaksimalkan.

Ia menargetkan pengembangan budidaya alam teripang sebagai solusi ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Budidaya Teripang Berbasis Sasi Adat di Kompane

Sejalan dengan visi strategis Bupati Kaidel, masyarakat Desa Kompane di Kecamatan Aru Utara Timur Batuley telah menerapkan metode sasi adat untuk budidaya teripang sejak dulu.

Sasi adat di Kompane telah diwariskan secara turun temurun dari generasi pendahulu hingga generasi sekarang ini. Biasanya dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih dua sampai tiga tahun.

Budidaya teripang berbasis sasi adat ini tak hanya membawa dampak perekonomian yang baik bagi masyarakat, tetapi juga melestarikan budaya dan sumber daya alam.

Meresponi visi strategis Bupati Kaidel, salah satu tokoh adat Kompane yang juga pembudidaya teripang, Hader Selmuri menyambut baik visi tersebut sejalan dengan tradisi yang sudah diwariskan oleh pendahulu.

“Setuju dengan bupati punya sasi meti (sasi teripang),” ucap Selmuri saat diwawancarai suaradamai.com di tambak miliknya di Kompane, Kamis (9/10/2025).

Sebab sasi teripang kata Selmuri, ibarat tabungan bagi masyarakat.

“Jadi penghasilannya lumayan, masyarakat puas,” terang Selmuri.

Selain itu, sasi teripang bisa membantu keperluan jangka panjang masyarakat.

“Kan banyak hasil, jadi kita mau buat rumah apa bisa, kita bisa kasih lanjut anak sekolah juga bisa, karena semua kan tergantung uang,” imbuhnya.

Sementara itu jika sasi dilakukan selama tiga tahun, apakah masyarakat bisa hidup? Berdasarkan beberapa obrolan suaradamai.com bersama sejumlah masyarakat, disebut masyarakat Kompane tidak terganggu, sebab mereka juga memiliki pencaharian yang lain.

Selain dengan tambak pribadi, masyarakat juga bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari mencari ikan, lobster, kepiting, dan hasil laut lainnya.

Kemudian, meskipun metode sasi teripang menghadapi sejumlah tantangan sosial seperti pencurian, dari cerita masyarakat mengatakan bahwa persoalan tersebut biasanya diselesaikan dalam musyawarah adat, sehingga yang bersangkutan mendapat efek jerah, maka kasus pencurian sangat minim.

Masalah iklim, pembibitan, dan pakan secara alami juga kerap menjadi tantangan.

Sebab itu, para pembudidaya juga mengusulkan ke Dinas Perikanan untuk ikut mendampingi dan memberikan edukasi bagi pembudidaya.

“Misalnya, selama ini kan katong pu teripang makan secara alami dari alam, nah mungkin ada informasi-informasi baru dari dinas yang bisa dikasih tahu, teripang makan apa lagi biar bisa tambah besar,” ucap salah satu pembudidaya.

Budidaya Teripang dengan Metode Kurungan Tancap

Namun di samping itu, Selmuri mengusulkan ke Bupati Kaidel agar meskipun sasi teripang sangat bermanfaat, metode kurungan tancap dengan menggunakan tambak yang sangat membantu perekonomian pembudidaya teripang harus tetap dijalankan.

Dari pantauan Suaradamai.com di Desa Kompane, sebagian masyarakat sudah melakukan metode kurungan tancap dengan membangun tambak untuk budidaya teripang.

“Jadi katong (kita) juga harus buat tambak. Kalau melalui tiga tahun (sasi), katong seng (tidak) bisa ambil begitu dolo,”

Sebab di Kompane rata-rata waktu dijalankannya sasi biasanya kurang lebih tiga tahun baru dipanen. Sehingga dengan metode kurungan tancap, masyarakat bisa mengambil kapan saja untuk dijual.

Catatannya, masyarakat hanya boleh mengambil teripang saat sasi dijalankan di tambak masing-masing dan tidak boleh mengambil teripang di luar tambak, serta wilayah laut yang disasi.

Metode kurungan tancap yang dilakukan masyarakat juga masih terbatas dengan berbasis alam.

“Biasanya dari bahan saja to, jadi biasanya katong belum dapat waring, katong kumpul batu, kalau su dapat waring katong mulai potong kayu, setelah potong kayu kita mulai pasang, tapi kalau belum, seperti yang lain-lain kan belum ada waring, mereka pakai batu dulu,” ungkap Selmuri.

Namun untuk membangun tambak, masyarakat kata Selmuri selalu menemukan permasalahan pada pembiayaan. Sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Ia mengatakan, pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan pernah memberikan bantuan untuk pembudidaya teripang di Kompane, tetapi belum mencukupi kebutuhan, juga pemerataan.

“Katong minta bantuan seperti kendaraan, terus waring, paku, supaya pembudidaya yang seng mampu bisa bangun tambak juga,” pinta Selmuri.

Pengolahan dan Pemasaran Teripang di Kompane

Selain proses budidaya yang masih berbasis alam, pengolahan teripang oleh masyarakat Kompane memang masih sangat sederhana.

Dengan peralatan seadanya yang dimiliki masyarakat, mereka sudah bisa mengolah teripang untuk dijual.

Tidak semua teripang dari hasil tangkapan masyarakat, terutama melalui meti (pencarian hasil laut seperti teripang, dll saat air surut) diolah terlebih dulu baru dijual, sebagian langsung dijual mentahnya kepada pengusaha setempat.

Hasil panen di Kompane biasanya langsung diborong pembeli dari dalam maupun luar desa.

Sementara soal harga bergantung kepada pembeli yang menawarkan harga, tentunya dengan persaingan harga masing-masing.

Selain para investor yang datang saat musim panen maupun membeli kapan saja di pusat Kota Dobo, pengusaha setempat juga membuka kesempatan untuk membeli teripang dari masyarakat.

Seperti yang dilakukan salah satu pengusaha setempat, Jumat Tamher.

Suaradamai.com diberikan kesempatan melihat langsung proses jual beli teripang yang berpusat di toko pribadinya di Kompane.

Selain membeli teripang dari masyarakat, Jumat juga kerap membantu meminjamkan uang kepada masyarakat yang kesulitan ekonomi dan nanti diganti saat panen tiba.

“Setiap panen ini kan pasti ada hasil, entah ada banyak dan sedikit, tapi pasti ada. Jadi masalah kita sebelum panen kadang itu usaha lain ada. Jadi kadang masyarakat itu dia memilih, seandainya ekonominya kurang to, saat kebutuhan tidak ada, terpaksa dia musti bawa diri. Ini kan kita cuma keluarga semua, jadi bantuan ini bukan cuma kita bantu untuk panen saja bukan, masalah ekonomi saja, kita sebagai pengusaha di desa harus begitu. Menunjang masyarakat supaya ke depannya lancar la,” ungkap Jumat.

Sebab itu, bukan hanya sebagai pengusaha, dirinya yang juga sebagai pembudidaya memberikan dukungan penuh kepada visi Bupati Kaidel karena sangat bermanfaat dan sejalan dengan tradisi masyarakat Kompane.

“Kalau memang program bapak bupati seperti itu, kami minta dari masyarakat ke depannya, untuk bupati, tolong perhatikan masyarakat. Ke depan supaya kalau bisa masalah bantuan segala macam, ada bantuan berupa macam dari perikanan punya, berupa waring, sesuai dengan program bupati supaya bisa ada utusan yang langsung antar ke desa. Supaya orang-orang mana yang belum dapat bantuan itu bisa merasakan seperti yang lain,” pinta Jumat.

“Ke depan semoga bupati selalu lancar, bupati punya program-program semua lancar, supaya sampai di tujuan yang sebenarnya,” tambah Jumat.

Dukungan Penuh Pemerintah Desa

Kepala Desa Kompane, Samsul Bahri Hatala mendukung penuh visi strategis Bupati Kaidel itu.

Menurut Hatala, sasi adat di Kompane telah diwariskan secara turun temurun dari generasi pendahulu hingga generasi sekarang ini.

“Dari katong (kita) pung (punya) leluhur sampai hari ini masih menggunakan sasi, karena masih sakral. Sehingga orang tua di sana selalu ajar supaya sasi ini turun temurun dan dilestarikan,” ungkap Hatala saat ditemui Suaradamai.com belum lama ini.

Ia mengatakan bahwa selain menjaga kearifan lokal, sasi juga bertujuan untuk menjaga eksistensi Kompane sebagai salah satu desa penghasil teripang terbanyak di Aru.

“Di Aru, teripang paling banyak juga kan di Kompane. Yah selain juga di desa-desa tetangga seperti Kabalsiang, Benjuring, hingga Batuley,” ucap Hatala.

Ia berharap, program strategis dari bupati ini segera terealisasi untuk kesejahteraan masyarakat Aru, juga terlebih khusus di Kompane.

“Kalau bisa program ini jalan dan pemerintah tolong liat masyarakat Kompane. Masyarakat budidaya yang membutuhkan bantuan Pemda, karena banyak mau bikin tambak tapi terkendala waring, tali, paku, dan bibit teripang yang dijual mahal,” pungkasnya.

Harapannya, dengan budidaya teripang berbasis sasi ini dapat memperkenalkan Aru yang kaya akan teripang, bukan hanya di tingkat daerah, tapi juga nasional, bahkan dunia.

Untuk saat ini, Kompane masih membuka sasi setelah panen beberapa waktu lalu.

“Lagi musim timur, [angin] kencang, jadi akses cari bibit jauh. Sementara buka dulu biar ambil bibit. Setelah tambak penuh baru tua-tua adat duduk baru tutup sasi lagi,” jelasnya.


Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Kepulauan Aru


Baru Dibayar Rp35 juta, Heatubun Ultimatum Dinsosda Malra Segera Selesaikan Sisa Utang

0

Menurut keterangan Heatubun, Dinsosda Malra masih berhutang kepada dirinya sebesar Rp16 juta.


Langgur, suaradamai.com – Warga Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Yus Heatubun memberikan ultimatum kepada Dinas Sosial Daerah (Dinsosda) setempat, agar segera melunasi utang yang tersisa.

Hal tersebut ia sampaikan menyusul pembayaran Rp35 juta dari Rp51 juta utang Dinsosda Malra tahun 2024 yang dilakukan oleh mantan bendahara berinisial SL.

Ironisnya, cicilan utang tersebut dibayarkan setelah aksi pemalangan Kantor Dinsosda yang sempat melumpuhkan aktivitas pelayanan selama empat hari.

“Saya membuka palang pintu atas mediasi dari Wakil Uskup Kei Kecil yang memfasilitasi duduk bersama pihak Dinsosda Malra,” ungkap Heatubun saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (9/9/2025).

Menurut Yus, dari total utang Rp51 juta, pihak Dinsosda baru membayar sekira Rp35 juta.

“Karena tak mau kecolongan, saya meminta jaminan berupa surat pernyataan dari pihak Kepala Dinsosda Malra, agar sisa utang terbayarkan,” cetusnya.

Ia juga menegaskan agar Dinsosda komitmen dalam menjalankan poin dalam surat perjanjian.

“Jika pihak Dinsosda komitmen dalam surat perjanjian jalan tidak masalah. Jika tidak maka aksi yang lebih besar akan kami lakukan,” kata Yus.

Diberitakan sebelumnya, Yus memalang pintu masuk dan keluar Kantor Dinas Sosial pada Senin (6/10/2025), buntut dugaan utang Rp51 juta yang tak kunjung dikembalikan oleh oknum bendahara dinas itu.

Editor: Labes Remetwa


Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Maluku Tenggara


Sasar Warga di Jumat Peduli, Polres Tual Gelar Layanan Kesehatan Gratis

0

Kegiatan ini juga merupakan upaya meningkatkan sinergitas antara masyarakat dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.


Langgur, suaradamai.com – Dalam semangat kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat, Polres Tual melaksanakan layanan kesehatan gratis bagi warga, Jumat (10/10/2025).

Layanan kesehatan gratis ini menyasar para tukang ojek di pangkalan Un Wartel, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku.

Kegiatan dipimpin oleh Kasie Dokes Polres Tual Ipda Alexsandro Hersepuny dan Personil Dokes Polres Tual.

Dalam kegiatan tersebut, tim Dokes Polres memberikan layanan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan kepada masyarakat dan tukang ojek.

Mewakili Kapolres Tual AKBP Adrian Tuuk, Kasi Dokes Polres Tual Ipda Alexsandro Hersepuny menyampaikan apresiasi atas kebersamaan yang terjalin dengan para pengemudi Ojek.

“Hari ini kami menggelar bakti kesehatan berupa layanan kesehatan gratis bagi komunitas ojek dan masyarakat umum,” ujarnya.

Menurut Hersepuny, selain melakukan pelayanan kesehatan gratis, kegiatan ini juga merupakan upaya meningkatkan sinergitas antara masyarakat dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Kami ingin komunitas Ojek ini menjadi mitra Polri, seperti Senkom dan Pokdarkamtibmas. Rekan-rekan Ojol bisa ikut berperan dalam patroli dan menjaga keamanan lingkungan. Kita wujudkan bersama Tual yang aman, damai, dan kondusif,” pungkasnya.

Sejumlah pengemudi ojek menyambut positif kegiatan ini. Mereka mengaku terbantu dengan pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan.

Editor: Labes Remetwa


Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Maluku Tenggara


Pantau Penggunaan Dana Kampung di Teluk Bintuni, Pemkab-Kejaksaan Gelar Bimtek Aplikasi Jaga Desa

Selain memantau penggunaan dana kampung lewat aplikasi Jaga Desa, Pemkab Teluk Bintuni lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bersama Kejaksaan juga melakukan pendampingan dan pengawasan secara langsung.


Bintuni, suaradamai.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) bersama Kejaksaan Negeri setempat, memperkenalkan aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) kepada seluruh perangkat kampung di daerah tersebut.

Kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang dipusatkan di Aula Gereja Santo Yohanes Bintuni pada Kamis (9/10/2025) itu, dibuka oleh Bupati Teluk Bintuni yang diwakili Kepala Dinas PMK Haris Tahir.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Kampung Dinas PMK, Agus Wiratno menjelaskan, aplikasi jaga desa bertujuan untuk memantau kegiatan di desa yang menggunakan dana desa/dana kampung.

“Aplikasi ini mempermudah kita untuk memantau kegiatan yang ada di kampung lewat jaga desa. Karena apa yang dikerjakan, mereka akan menginput dan mereka akan mengirim gambar tentang dokumen apa yang dilakukan di masing-masing kampung,” jelas Wiratno.

Selain memantau lewat aplikasi yang dikembangkan oleh Kejaksaan itu, lanjut Wiratno, pihaknya bersama kejaksaan juga melakukan pendampingan secara langsung bagi kampung-kampung agar anggaran yang digunakan tepat sasaran.

“Sebelumnya mereka (pemerintah kampung) hanya membuat laporan. Tapi laporan itu berupa baliho APBK yang dikirim ke kita. Kalau sekarang ini kan memantau dari sistem. Jadi diharapkan operator itu menginput data-data kampung yang sudah dikerjakan,” ujar Wiratno.

Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni dalam sambutannya berharap, para aparat kampung agar mempelajari dengan sungguh-sungguh aplikasi tersebut dan menggunakannya secara aktif dan bijak.

“Melalui aplikasi jaga desa ini, kita berharap terwujud sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten, kejaksaan, dan pemerintah kampung dalam menciptakan Bintuni yang maju, adil, dan berlandaskan hukum,” ujar Bupati dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas PMK Haris Tahir.

Editor: Labes Remetwa


Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni


Gairahkan Ekonomi, Dapur Makanan Bergizi Gratis Watdek Serap 70 Persen Tenaga Kerja Lokal

Sebanyak 70 persen dari total tenaga kerja yang direkrut berasal dari masyarakat sekitar.


Langgur, suaradamai.com – Memasuki hari pertama, dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Ohoijang, Watdek, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) telah membawa dampak ganda, yakni menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dan membuka peluang kerja bagi warga lokal.

Sebanyak 70 persen dari total tenaga kerja yang direkrut berasal dari masyarakat sekitar.

“Di dalam perekrutan tenaga kerja hampir 70 persen dari warga Watdek. Ini upaya kami untuk memberdayakan tenaga lokal,” ungkap Ketua Yayasan Gerakan Maluku Bergizi, Buyung Lana, Selasa (7/10/2025).

Menurut Buyung, selain tenaga kerja, bahan makanan dibeli langsung dari petani di Pasar Langgur, dengan tujuan perputaran uang tetap berjalan di tingkat pedagang.

“Selain itu tentunya, SPPG di dapur Watdek Ingin memberikan efek ganda bagi masyarakat di Malra. Artinya masyarakat lokal juga harus diberdayakan dan menerima manfaat dari program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto,” kata mantan Ketua HIPMI Tual tersebut.

Ia juga mengemukakan, sejauh ini koordinasi dengan Pemkab Malra berjalan dengan lancar.

“Alhamdulillah, Pemkab Malra dan jajaran sangar mendukung program MBG, koordinasi cukup bagus. Sebelum running, dari Dinas Kesehatan juga sudah langsung memeriksa higienitas dapur,” ungkap Buyung.

Sementara itu, Dinas Pendidikan juga telah memberikan respons yang baik untuk mengedukasi peserta didik tentang cara mencuci tangan yang baik.

“Apabila ada masalah akan kita koordinasikan dengan Satgas MBG yang telah dibentuk oleh Pemkab Malra,” kata Buyung.

Editor: Labes Remetwa


Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Maluku Tenggara


Simak Rundown Kunker Wapres Gibran di Maluku: Bakal Sambangi Pasar Langgur dan Pasar Tual

0

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah timur Indonesia, khususnya di Maluku dan Malut.


Langgur, suaradamai.com – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming dijadwalkan akan menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) ke Maluku dan Maluku Utara, 14-16 Oktober 2025 mendatang.

Ada sejumlah kegiatan yang dirangkaikan dalam Kunker orang nomor dua di Indonesia itu di kedua wilayah.

Wapres dijadwalkan akan menuju Kota Ambon menggunakan Pesawat Boeing, pada Selasa (14/10/2025) pukul 06.00 WIT, dan tiba di Bandara Pattimura pukul 11.20 WIT.

Rombong Wapres lantas melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Buru dengan helikopter untuk meninjau Bendungan Way Apu, pukul 11.30 WIT.

Sekira pukul 12.30 WIT, Wapres melakukan peninjauan Bendungan Wai Apu.

Siang harinya, Wapres kembali ke Ambon untuk meninjau PLTMG 30 MW Ambon Peaker, salah satu sumber listrik utama di Maluku, pukul 15.00 WIT.

Kemudian, rombongan akan menuju pasar Mardika pukul 16.15 WIT.

Rabu (15/10/2025), rombongan Wapres bertolak ke Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), pukul 16.40 WIT.

Rombongan Wapres lantas diarahkan menuju meninjau Pasar Langgur, pukul 08.15 WIT.

Dilanjutkan pada pukul 08.45 WIT, rombongan Wapres bertolak ke Tual untuk meninjau Pasar Maren Tual.

Dari Tual, Wapres akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Morotai, Maluku Utara, untuk meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jababeka Morotai.

Setelah itu, Wapres menuju Ternate untuk melihat Sekolah Rakyat SRMP 26 Wasana Bahagia dan Pasar Gamalama.

Pada hari ketiga, Kamis (16/10/2025), Wapres akan melanjutkan agenda ke Halmahera Timur menggunakan helikopter dari Bandara Sultan Babullah, Ternate.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah timur Indonesia, khususnya di Maluku dan Malut.

Editor: Labes Remetwa


Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Maluku Tenggara dan Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kota Tual


Oknum Anggota Brimob Ditempatkan di Tempat Khusus, Polda Maluku Tegaskan Proses Etik dan Hukum Tetap Berjalan

0

Ambon, suaradamai.com – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menegaskan komitmen untuk menegakkan hukum dan menjaga integritas institusi Polri, dengan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum anggota Brimob berinisial Bripka R.N.

Sebagai bagian dari langkah penanganan, Polda Maluku melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) telah menjatuhkan hukuman penempatan di tempat khusus (Patsus) selama 20 hari, terhitung sejak 9 Oktober hingga 28 Oktober 2025.

Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., dalam keterangan resminya, Kamis (9/10/2025), menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menjamin proses pemeriksaan berjalan objektif dan transparan.

“Penempatan di tempat khusus dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap oknum anggota Brimob berinisial Bripka R.N. Hal ini merupakan prosedur yang tegas untuk memastikan proses etik berjalan tanpa intervensi,” ujar Kombes Pol. Rositah.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah Bidpropam Polda Maluku melakukan klarifikasi terhadap korban, saksi-saksi, dan terlapor. Saat ini, pemeriksaan lanjutan terus dilakukan untuk mendalami bukti-bukti yang ada.

“Langkah ini menunjukkan keseriusan Polda Maluku dalam menegakkan hukum secara profesional dan tidak pandang bulu, termasuk terhadap anggota Polri yang diduga melanggar hukum maupun kode etik,” tambahnya.

Selain proses etik, Polda Maluku juga memastikan bahwa penanganan aspek pidana perkara tetap berjalan paralel oleh penyidik yang berwenang, sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami pastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip due process of law. Jika terbukti bersalah, maka akan diberikan sanksi tegas, baik secara pidana maupun etik,” tegas Kabid Humas.

Polda Maluku juga berkoordinasi dengan instansi dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan korban memperoleh pendampingan psikologis dan hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.

Kombes Pol. Rositah menegaskan bahwa Polri tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan publik.

“Kami ingin menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat dengan menegakkan hukum secara terbuka, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya.

Polda Maluku Tangani Kasus Dugaan Pengrusakan Kantor DPD Partai Golkar Maluku

0

Ambon, suaradamai.com – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku saat ini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana kekerasan bersama terhadap barang dan/atau pengrusakan yang terjadi di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Jalan Ade Irma Nasution, Karang Panjang, Kota Ambon, pada Kamis (9/10/2025) sekitar pukul 15.00 WIT.

Kasus ini dilaporkan oleh Theodoron Makarios Soulisa, S.H., dengan terlapor JM alias Jul Cs. Dugaan pelanggaran hukum yang disangkakan adalah Pasal 170 KUHP dan/atau Pasal 406 KUHP, tentang kekerasan bersama dan pengrusakan terhadap barang.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pada Kamis sore (9/10/2025), JM alias Jul bersama sekitar 20 orang mendatangi Kantor DPD Partai Golkar Maluku untuk menanyakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di internal partai.

Setelah diizinkan masuk, JM bersama beberapa perwakilan melakukan diskusi dengan pihak pengurus partai. Dalam proses tersebut, pelapor Theodoron Soulisa disebut memukul meja, yang kemudian dibalas dengan lemparan kursi oleh JM dan GL.

Situasi pun memanas, hingga beberapa orang yang berada di lokasi diduga ikut melakukan aksi pengrusakan dengan cara membalik meja pimpong serta memukul kaca jendela menggunakan kayu dan helm, mengakibatkan kaca jendela kantor pecah.

Polda Maluku telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti terkait peristiwa tersebut. Hingga kini, penyidik juga telah memeriksa 10 orang saksi untuk memperkuat pembuktian.

Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan, tanpa intervensi dari pihak mana pun.

“Polda Maluku berkomitmen menangani kasus ini secara objektif dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami memastikan proses penyelidikan hingga penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak berpihak kepada siapa pun,” ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi, di Ambon, Jumat (10/10/2025).

Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.

“Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada kepolisian. Polri akan menjunjung tinggi asas keadilan dalam setiap penegakan hukum,” tambahnya.


Dinkes Maluku Tenggara Bakal Gelar Pelatihan Penjamah Makanan Dapur MBG

Pelatihan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas petugas sekaligus mencegah risiko keracunan pangan.


Langgur, suaradamai.com – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Muhsin Rahayaan, mengatakan bakal menggelar pelatihan penjamah makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal ini ia sampaikan setelah beroperasinya dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) SPPG Ohoijang, Watdek, Kecamatan Kei Kecil, di bawah Yayasan Gerakan Maluku Bergizi, beberapa waktu lalu.

“Dalam waktu dekat, kami akan menggelar pelatihan bagi penjamah makanan, agar memastikan kualitas dan higenitas makanan yang disajikan ke penerima beasiswa manfaat,” ujar Rahayaan, Kamis (9/10/2025).

Menurut dia, pelatihan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas petugas sekaligus mencegah risiko keracunan pangan.

“Pelatihan bagi SPPG ini merupakan salah satu upaya Dinkes, untuk memberikan pemahaman kepada relawan, ahli gizi, serta petugas mengenai tata kelola penyediaan makanan bergizi gratis,” ujar Rahayaan.

Hal ini, lanjut Rahayaan, penting untuk mencegah risiko keracunan maupun kejadian yang tidak diinginkan.

Ia juga mengapresiasi koordinasi SPPG dan Ketua Yayasan Gerakan Maluku Bergizi yang terjalin sejak awal dengan Pemkab Malra.

“Dari sebelum running, koordinasi sangat baik terjalin dengan Pemkab Malra. Kami berharap kiranya dapat menjaga trend positif ini,” ujar Rahayaan.

Editor: Labes Remetwa


Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Maluku Tenggara