“Ini persoalan serius. Kita butuh kerja sama semua pihak, dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, sampai pemerintah di semua tingkatan,” ujarnya.
Tual, suardamai.com – Pemerintah Kota Tual meluncurkan hotline SAPA 129 sebagai langkah strategis dalam mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peluncuran ini dibarengi dengan kegiatan Sosialisasi Hak-Hak Perempuan yang berlangsung di Aula Balai Kantor Wali Kota pada Senin, 21 April 2025. Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, menegaskan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membangun kesejahteraan gender dan memperkuat komitmen terhadap perlindungan kelompok rentan ini.
Wali Kota Renuat, yang didampingi Wakil Wali Kota Amir Rumra, menekankan agar para pimpinan OPD yang berkaitan langsung dengan program ini dapat membangun kesetaraan gender, termasuk hak-hak dan kesempatan bagi seluruh kaum perempuan, dengan kesungguhan hati, terkoordinasi, dan bertanggung jawab. Ia berharap upaya ini dapat terlaksana dengan baik, didorong oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan OPD.
Program ini merupakan bagian integral dari komitmen 100 Hari Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual, khususnya pada poin keempat: pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yang salah satunya adalah memperkuat perlindungan perempuan dan anak.
Wali Kota Renuat juga menyoroti kebutuhan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) agar dapat memberikan pendampingan dan penanganan maksimal bagi korban kekerasan.
Data dari aplikasi SIMFONI PPA menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 hingga 2024, Kota Tual mencatat 103 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hingga 21 April 2025, tercatat lima kasus baru, terdiri dari tiga kasus kekerasan terhadap perempuan dan dua terhadap anak. “Ini persoalan serius. Kita butuh kerja sama semua pihak, dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, sampai pemerintah di semua tingkatan,” ujarnya.
Melalui kegiatan sosialisasi dan peluncuran hotline SAPA 129 ini, Pemerintah Kota Tual berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai pentingnya kesetaraan gender, pencegahan kekerasan, dan perlindungan hak-hak perempuan, sesuai dengan peraturan dan mandat dari Komnas Perempuan.
