Para pencari kerja (pencaker) yang merupakan anak asli tujuh suku Teluk Bintuni awalnya meminta kuota 60 persen dari formasi CPNS 2024. Jumlah tersebut berubah setelah terjadi insiden pemukulan terhadap dua anak asli tujuh suku oleh oknum OAP yang bukan tujuh suku.
Bintuni, suaradamai.com – Empat titik jalan di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, diblokir oleh anak asli tujuh suku pada Rabu (27/8/2025). Aksi tersebut membuat lalu lintas lumpuh total selama beberapa jam.
Pemblokiran jalan dipicu insiden pemukulan terhadap dua anak asli tujuh suku oleh oknum Orang Asli Papua (OAP) yang bukan berasal dari tujuh suku Teluk Bintuni.
Sebelumnya, puluhan pencari kerja (pencaker) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Teluk Bintuni di Kantor DPRK. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Romilus Tatuta.
Di sana, para Pencaker yang merupakan anak asli tujuh suku, meminta pemerintah agar memberikan kuota CPNS 2024 sebesar 60 persen kepada anak asli tujuh suku, 20 persen untuk OAP lainnya, dan 20 persen untuk suku nusantara alias non-OAP.
RDP berakhir dengan keputusan bahwa usulan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB melalui Bupati Teluk Bintuni.
Setelah RDP, puluhan pencaker akhirnya pulang. Namun, dalam perjalanan pulang, para pencaker dihadang kelompok OAP lain yang tidak setuju dengan hasil RDP. Peristiwa itu berujung pada pemukulan terhadap dua anak asli tujuh suku.
Bupati Manibuy turun tangan
Menanggapi situasi tersebut, Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy langsung turun tangan. Ia menenangkan massa di Kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tujuh Suku sekaligus membuka kembali akses jalan yang diblokir.
Hal serupa dilakukan di tiga titik lainnya, termasuk di depan Polsek Bintuni.
Dalam dialog dengan para pencaker, tiga perwakilan—yakni Koordinator Pencaker Formasi 2024 Dominggus Orocomna serta dua korban, Alvius Iba dan Sandi Susure—menyampaikan tuntutan.
Mereka meminta kuota CPNS 2024 dinaikkan menjadi 80 persen untuk anak asli tujuh suku, sekaligus mendesak penyelesaian kasus pemukulan melalui jalur adat.
“Di Bintuni, khusus anak asli tujuh suku yang harus diutamakan untuk makan. Kami banyak yang lapar, mabuk di jalan, ribut-ribut, karena apa? Kami punya perut kosong. Kami setengah mati, mau urus makan pun susah. Jadi lewat cara ini (menjadi PNS) kami bisa makan,” ujar Alvius Iba, pemuda Suku Sough.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Manibuy mengatakan bakal menindaklanjuti tuntutan tersebut.
“Apa yang disampaikan ini saya akan tampung, dan kita pemerintah daerah akan menyurat [dilampirkan] dengan berbagai dokumentasi video kejadian-kejadian yang ada. Sehingga kita minta BKN untuk dapat menyikapi persoalan yang terjadi,” ujar Manibuy.
Ia menegaskan bahwa proses usulan ke pusat membutuhkan waktu, sehingga masyarakat diminta bersabar.
Terkait kasus pemukulan, ia mendorong penyelesaian melalui mekanisme adat serta pelaporan resmi ke kepolisian.
“Nanti adik-adik dan beberapa orangtua, kita duduk. Karena ini adat, ya kita Orang Papua punya adat. Kita saling menghargai. Nanti duduk tersendiri, supaya kita bisa menyampaikan. Di samping melalui proses adat, saran Kaka, kam (kalian) juga harus melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Supaya ada efek jerah kepada pihak yang melakukan,” ujar Manibuy.
Editor: Labes Remetwa
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni
