“Jadi bukan kita lepas tangan bukan, tidak. Ini semua bagian juga dari Aru, tapi hari ini mereka butuh fisik, tidak mau dijanjikan, karena sudah empat tahun dijanjikan tidak bisa diselesaikan, janji, dan janji, dan janji, dan janji,” ucapnya.
Dobo, suaradamai.com – Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Kaidel menerima aksi damai Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Aru di Kantor Bupati, Selasa, (12/08/25).
Aksi ini bertujuan menyuarakan permasalahan beasiswa kuliah yang diberikan pemerintah daerah periode sebelumnya yang hingga kini belum terselesaikan. Sehingga sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi seperti STIKES Pasapua Ambon dan STIKES Graha Cendekia Makassar tidak diperbolehkan menyelesaikan studi di kampus tersebut.
Kaidel menyayangkan kerjasama yang telah dimulai sejak 2019 antara pemerintah periode sebelumnya dengan pihak yayasan yang berujung kepada penunggakan pembayaran.
“Kerjasama sudah dari 2019 kenapa tidak bayar? Dan hari ini baru semua menuntut tidak dianggarkan,” ucap Kaidel.
Menurutnya, semua anggaran dari 2019 terkait beasiswa ini perlu dikorcek lagi.
“Ini juga kita harus cek korcek ini. Penganggaran mereka ini dari tahun 2019 ini ke mana? 2020 ke mana? 2021 ke mana? 2022 kemana? 2023 kemana? Ini kita harus korcek dulu. Uang ini tersalurkan ke mana? Tidak terbayarkan atau dibayarkan ke mana? Supaya ada kejelasan,”
Ia juga mempertanyakan ketidakjelasan dari Perjanjian Kerjasama (PKS) antara kedua bela pihak yang tidak diketahui secara formal.
“KIita minta PKSnya itu, PKS per tahun itu bunyinya seperti apa? Kenapa baru ngotot tahun ini? Seharusnya bikin PKS tahun kedua itu tahun pertama dipertanyakan, utang ini mau diselesaikan kapan? Supaya ada kejelasan, jangan bikin PKS demi PKS terus menuntut seperti ini, kan jadi lucu nantinya,” imbuhnya.
“Ini juga harus ada persetujuan DPRD, ini tidak ada. Terus apakah pemerintah sebelumnya bikin anggaran hanya secara pribadi, tidak melalui paripurna atau secara resmi?,” tambah Kaidel.
Iya juga menjelaskan kondisi keuangan daerah akibat effisiensi angaran hingga Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan yang memang tidak dianggarkan untuk beasiswa mahasiswa.
“Jangan berpendapat bahwa pemerintah sudah ada anggaran tapi bupatinya tidak mau bayar. Tidak mau seperti itu, harus datang ke sini. Itu uang untuk DAU Peruntukan. DAU Peruntukan itu tidak ada untuk yang namanya beasiswa. Namanya aja DAU Peruntukan, sudah ada jurkis penggunaannya,” terang Kaidel menjawab isu adanya dana Rp20 miliar yang bisa digunakan untuk membayar tunggakan beasiswa mahasiswa itu.
Selanjutnya, Kaidel sepakat dengan tuntutan aksi damai mahasiswa di DPRD agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran pada periode sebelumnya.
“Setuju, desak mereka bikin Panitia Khusus (Pansus) supaya usut dana dari 2019 sampai hari ini, uang-uang daerah itu kemana? Supaya bisa jelas itu. Jangan lepas tangan begitu,” tegas Kaidel.
Iya mengatakan, pihaknya sudah memberikan kesanggupan kepada yayasan dengan menyurati, tetapi belum menemukan titik solusi.
“Saya sudah bikin surat sendiri bahwa kita bertanggung jawab, yang penting ade-ade diselamatkan, tapi mereka bukan persoalan surat, mereka butuh duitnya itu. Harus diselesaikan, kalau tidak dipulangkan. Persoalannya di situ,” pungkasnya.
Kaidel menegaskan, pihaknya tidak lepas tangan dari persoalan ini.
“Jadi bukan kita lepas tangan bukan, tidak. Ini semua bagian juga dari Aru, tapi hari ini mereka butuh fisik, tidak mau dijanjikan, karena sudah empat tahun dijanjikan tidak bisa diselesaikan, janji, dan janji, dan janji, dan janji,” ucapnya.
Iya juga menyarankan mahasiswa agar membuat somasi daerah tentang hal ini.
“Dari hasil demo ini, bikin laporan resmi,” ucap Kaidel.
Sebelumnya aksi damai ini juga dilakukan di Gedung DPRD Kepaluan Aru untuk menuntut DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran pada periode sebelumnya.
