Tual, suaradamai.com – Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, BPS Maluku, serta seluruh bupati/wali kota se-Maluku, bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruar Sirait, di Jakarta belum lama ini.
Pertemuan ini digelar untuk memantapkan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Maluku.
“Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka sinergitas penyediaan dan pemutakhiran data/informasi statistik serta penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku,” ujar Renuat dalam keterangannya.
Renuat menegaskan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan dan langkah strategis untuk menyediakan hunian yang layak, adil, dan berkelanjutan.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kebijakan dan langkah strategis untuk menghadirkan hunian yang layak, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Maluku,” ucapnya.
Berdasarkan data awal, total peruntukan rumah untuk wilayah Maluku adalah 2.000 unit. Namun, Kementerian PKP RI menambahkan 1.000 unit, sehingga total menjadi 3.000 unit rumah.
Pembangunan ini diharapkan dapat membantu MBR dan ASN yang belum memiliki rumah di Kota Tual dan kabupaten/kota lain di Maluku.Kota Tual sendiri mendapat alokasi 180 unit rumah.
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Maluku, Nurlita Soulissa, merinci distribusi 3.000 unit rumah subsidi tersebut, yaitu:
- Maluku Tengah: 250 unit
- Maluku Tenggara: 500 unit
- Seram Bagian Barat: 350 unit
- Buru Selatan: 300 unit
- Buru: 300 unit
- Kepulauan Tanimbar: 200 unit
- Kota Tual: 180 unit
- Kepulauan Aru: 200 unit
- Seram Bagian Timur: 200 unit
- Maluku Barat Daya: 50 unit
- Kota Ambon: 470 unit
“Rumah-rumah ini akan dibangun pada akhir 2025 melalui program FLPP untuk MBR, dengan dukungan bank dan BPS,” ujar Nurlita.
Program ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan ASN di Maluku untuk memiliki hunian yang layak, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
